Paket Soal Mini 1

1. Hubungan Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara diatur dalam ….

A. UUD 1945 B. UU Nomor 17 Tahun 2003 C. UU Nomor 1 Tahun 2004 D. UU Nomor 15 Tahun 2004

2. Dalam pengelolaan keuangan negara menteri keuangan memiliki peran sebagai ….

A. Chief Financial Officer (CFO) saja B. Chief Operational Officer (COO) saja C. Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO) D. Tidak keduanya

3. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dapat mendelegasikan kewenangannya pada Kuasa BUN, yakni ….

A. Sekjen Kementerian Keuangan B. Dirjen Perbendaharaan C. Kepala KPPN D. Direktur Pengelolaan Kas Negara

4. Ketika jumlah pendapatan negara dan hibah sama dengan jumlah belanja negara, postur APBN bersifat ….

A. Surplus B. Defisit C. Balance Budget D. Kontraktif

5. Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN) pengguna anggaran belanja disebut klasifikasi berdasarkan ….

A. Organisasi B. Fungsi C. Jenis Belanja D. Ekonomi

6. APBN menggunakan format I Account atau stafel mulai tahun

A. 1999 B. 1998 C. 2000 D. 2001

7. Dalam SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), berikut ini yang bukan termasuk ke dalam asas umum penyelenggara negara, yaitu ….

A. Kepastian Hukum B. Profesionalitas C. Asosiasi D. Akuntabilitas

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dibuat untuk perencanaan dengan periode ….

A. 1 Tahun B. 5 Tahun C. 10 Tahun D. 20 Tahun

9. Penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L tidak berpedoman pada ….

A. Kapasitas Fiskal B. Renja K/L C. Pagu Indikatif D. Alokasi Anggaran K/L

10. Penerimaan perpajakan merupakan bagian dari pendapatan negara. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komponen penerimaan perpajakan adalah….

A. Pajak Penghasilan (PPh) B. Cukai C. Bea Meterai D. Penyertaan Modal Negara (PMN)

11. Pemerintah perlu melakukan pengendalian atas belanja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Berikut ini yang bukan merupakan jenis pengendalian belanja yaitu ….

A. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan belanja dengan prosedur kontrak B. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan belanja dengan tujuan C. pemeriksaan kebenaran dokumen yang diperlukan dalam kontrak D. pemeriksaan pejabat yang terlibat dalam kontrak

12. Pelaksanaan APBN dilakukan selama ….

A. 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya B. 1 April sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya C. 1 Januari sampai dengan 30 Desember D. 1 Januari sampai dengan 31 Desember

13. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Non-Reguler dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan-kebijakan di bidang penganggaran. Menteri Keuangan menetapkan ruang lingkup EKA nonReguler, yang mencakup ….

A. Capaian Output B. Efisiensi C. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan D. Tujuan evaluasi

14. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) memiliki 3 (tiga) aspek pengukuran. Yang tidak termasuk dalam aspek pengukuran tersebut adalah ….

A. aspek implementasi B. aspek efisiensi C. aspek manfaat D. aspek konteks

15. Reviu atas belanja pemerintah pusat dari sisi value for money yang ditujukan untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemerintah disebut dengan ….

A. expenditure tracking B. spending review C. monev/reviu D. efficiency revie

16. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, BMN berasal dari belanja APBN yang menghasilkan barang dan perolehan lain yang sah. Hal berikut ini yang tidak termasuk dalam perolehan lainnya yang sah, yaitu ….

A. hibah pesawat tempur dari Rusia ke Kementerian Pertahanan B. pembangunan gedung menggunakan jasa kontruksi C. aset gedung peninggalan zaman penjajahan yang kini difungsikan menjadi gedung kementerian. D. barang sitaan dari koruptor yang diputuskan pengadilan

17.

Perhatikan poin berikut ini.

hukum
administrasi
inventarisasi
fisik
keamanan

Pengamanan Barang Milik Negara terdiri atas 3 jenis yang ditunjukkan pada nomor ….

A.

1), 2), dan 3)

B.

1), 2), dan 4)

C.

2), 3), dan 5)

D.

2), 4), dan 5)

E.

18. Yang berhak menetapkan status BLU suatu instansi adalah ….

A. pimpinan K/L yang bersangkutan B. DPR C. Presiden D. Menteri Keuangan

19. Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan salah satu instrumen dalam TKD yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. Berikut ini yang bukan termasuk DBH Pajak adalah ….

A. Pajak Penghasilan B. Pajak Bumi dan Bangunan C. Cukai Hasil Tembakau D. Batu Bara

20.

Perhatikan jenis pajak berikut ini.

Pajak Penghasilan
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Air Tanah
Pajak Alat Berat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi ditunjukkan pada nomor ….

A.

1), 2), dan 3)

B.

1), 2), dan 4)

C.

2), 3), dan 5)

D.

2), 4), dan 5)

E.

21. Dalam rangka mendukung program pembangunan, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah. Berikut ini yang bukan termasuk instrumen pembiayaan dalam APBD adalah ….

A. pinjaman langsung dari luar negeri B. sukuk daerah C. penyertaan modal BUMD D. pinjaman dari bank