Paket Soal Mini 2

1. Keuangan Negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Pendekatan Keuangan Negara dapat dilihat dari sisi berikut, kecuali…

A. Objek B. Subjek C. Tujuan D. Pengawasan

2. Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan berperan sebagai…

A. Pengguna Anggaran B. Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah atas kekayaan negara yang dipisahkan C. Kepala Pemerintah Daerah D. Auditor Keuangan Negara

3. Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Definisi ini diatur dalam…

A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Jika dalam APBN, total penerimaan negara lebih besar dibandingkan total belanja negara (tanpa memperhitungkan pembiayaan), maka postur APBN dikatakan sebagai …

A. surplus B. defisit C. balance budget D. kontraktif

5. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana satker dalam kerangka APBN disebut …

A. RKA-K/L B. DIPA C. KEM-PPKF D. SP-APBN

6. Salah satu keuntungan utama penggunaan format I-Account dalam APBN adalah …

A. memudahkan pencetakan laporan keuangan di daerah B. mempercepat pengesahan APBN oleh DPR C. meningkatkan transparansi dan kemudahan pemantauan pengelolaan anggaran D. menyederhanakan sistem perpajakan

7. Salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara adalah...

A. Asas Keterbukaan B. Asas Profesionalitas C. Asas Kepastian Hukum D. Asas Akuntabilitas

8. Pendekatan perumusan keuangan negara dari sisi objek mencakup:

A. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang B. Seluruh objek yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat C. Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek D. Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan objek

9. Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh jenis belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan) guna melaksanakan kegiatan pemerintahan didasarkan pada prinsip efisiensi disebut...

A. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) B. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) C. Anggaran Inkremental D. Anggaran Terpadu (Unified Budget)

10. Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas tertentu K/L dalam hal belanja negara yang memiliki tugas...

A. Melakukan pengujian atas perintah bayar PPK dan meneliti kelengkapan bukti pembayaran B. Melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran C. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) D. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (termasuk rencana pengadaan barang/jasa) dan rencana penarikan dana

11. Penyertaan Modal Negara pada BUMN tertentu termasuk ke dalam klaster objek PNBP...

A. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) B. Pelayanan C. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) D. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

12. Pembangunan gedung asrama baru PKN STAN yang dilakukan oleh PT Hutama Karya merupakan salah satu contoh pelaksanaan pengadaan melalui cara...

A. Swakelola tipe 1 B. Swakelola tipe 2 C. Swakelola tipe 3 D. Penyedia

13. Reviu yang dilakukan dalam rangka identifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan, baik pada belanja operasional maupun belanja pelayanan/pelaksanaan tugas fungsi adalah reviu...

A. Reviu ekonomi B. Reviu efisiensi C. Reviu tematik D. Reviu efektivitas

14.

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari ...

A.

Laporan Arus Kas (LAK)

B.

Neraca

C.

Laporan Operasional (LO)

D.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

E.

15. Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunya tiga fungsi utama. Salah satunya adalah hasil monitoring dan evaluasi anggaran dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan atas capaian kinerja K/L yang menggunakan anggaran secara efisien. Fungsi tersebut adalah fungsi...

A. Fungsi akuntabilitas B. Fungsi improving C. Fungsi rewarding D. Fungsi efisiensi

16. Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Pernyataan tersebut merupakan salah satu asas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu asas...

A. Fungsional B. Akuntabilitas publik C. Transparansi D. Efisiensi

17. Berikut ini yang BUKAN termasuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) adalah...

A. Pinjam Pakai B. Penjualan C. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur D. Sewa

18. Yang berhak menetapkan status BLU suatu instansi adalah …

A. Menteri/Pimpinan Lembaga B. Gubernur C. Menteri Keuangan D. Presiden

19. Salah satu dari empat pilar utama hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah ...

A. Mengembangkan sistem cukai yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien B. Mengembangkan hubungan keuangan antarpemerintah daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal C. Mendorong peningkatan kualitas realisasi pendapatan daerah. D. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah.

20. Di bawah ini diberikan beberapa jenis pajak daerah 1) Pajak Rokok 2) Pajak Air Permukaan 3) Pajak Reklame 4) Opsen PKB 5) Pajak Alat Berat 6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ditunjukkan oleh nomor

A. 1), 2), 3) B. 3), 4, 6) C. 4), 5), 6) D. 2), 4), 5)

21. Pemerintah daerah tidak dapat mengakses sumber Pembiayaan Utang Daerah melalui skema..

A. Pinjaman daerah dari luar negeri B. Pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank C. Penjaman daerah dari pemerintah daerah lain D. Sukuk daerah

22. Akuntabilitas pengelolaan APBN ditunjukkan dengan penyusunan laporan keuangan yang diaudit secara independen. Laporan yang dimaksud adalah…

A. Laporan Realisasi Anggaran K/L B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) C. Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro D. Buku Informasi APBN

23. Untuk meningkatkan literasi publik tentang APBN, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan kegiatan berikut, kecuali…

A. Budget Goes to School B. DJA Menyapa C. Sosialisasi APBN KiTa D. Rapat Paripurna DPR

24. Prinsip akuntabilitas dalam APBN menekankan bahwa…

A. APBN harus selalu surplus setiap tahun B. Setiap rupiah belanja negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka C. Semua pajak digunakan untuk belanja infrastruktur saja D. Pengawasan APBN hanya dilakukan internal Kemenkeu.