Latihan Soal PPKN (97 Soal)

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah…

A. Seluruh kekayaan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan B. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut C. Seluruh penerimaan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN tahun berjalan D. Seluruh aset dan utang yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah E. Seluruh dana publik yang dikelola oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, dan BUMN

2. Berikut ini yang BUKAN termasuk ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 adalah…

A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman B. Penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah C. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD D. Kekayaan pribadi milik pejabat negara yang diperoleh sebelum menjabat E. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

3. Fungsi APBN yang menyatakan bahwa "anggaran diarahkan untuk menekan pengangguran, inefisiensi, serta meningkatkan efektivitas perekonomian" adalah fungsi…

A. Otorisasi B. Perencanaan C. Alokasi D. Distribusi E. Stabilisasi

4. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai sifat hukum Undang-Undang APBN tahunan (misalnya UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026)?

A. Berlaku permanen sebagai dasar hukum belanja negara sampai diganti UU APBN berikutnya B. Hanya mengikat aktif selama tahun anggaran yang bersangkutan berjalan; setelah tahun itu berakhir, UU tersebut beralih fungsi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) C. Otomatis diperpanjang keberlakuannya apabila DPR belum mengesahkan UU APBN tahun berikutnya D. Berlaku surut sejak awal tahun anggaran sebelumnya E. Hanya mengikat kementerian/lembaga pusat, tidak mengikat alokasi transfer ke daerah

5. Perhatikan pernyataan berikut terkait keterkaitan siklus APBN dengan penyusunan RKA-K/L dan DIPA:
(1) RKA-K/L disusun pada tahap Penyusunan APBN dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L
(2) DIPA baru dapat dicetak setelah tahap Penetapan APBN, yakni setelah Perpres Rincian APBN diterbitkan
(3) Data dalam DIPA disusun independen dari RKA-K/L untuk mempercepat proses pencairan anggaran
(4) Fungsi otorisasi APBN diwujudkan secara operasional melalui DIPA sebagai batas tertinggi pengeluaran Satker
Manakah kombinasi pernyataan yang benar?

A. (1), (2), dan (4) benar; (3) salah B. (1) dan (3) benar; (2) dan (4) salah C. Semua pernyataan benar D. Hanya (2) dan (4) yang benar E. (1), (3), dan (4) benar; (2) salah

6. Manakah pernyataan yang PALING TEPAT menggambarkan pembagian peran antara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN, dikaitkan dengan unit penyusunnya saat ini?

A. KEM disusun oleh DJA sebagai basis pagu K/L, sedangkan PPKF disusun oleh DSEF sebagai basis kebijakan fiskal jangka panjang B. KEM memuat proyeksi variabel ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, ICP, dll) sebagai landasan penyusunan postur APBN, sedangkan PPKF memuat arah dan strategi kebijakan fiskal berdasarkan proyeksi tersebut; keduanya dirumuskan bersama oleh DSEF (dahulu BKF) sebelum diterjemahkan DJA ke pagu K/L operasional C. KEM dan PPKF adalah dua nama untuk dokumen yang sama, hanya berbeda istilah antara versi lama dan versi terbaru kurikulum D. KEM disusun oleh DPR sebagai bahan pembahasan awal RAPBN, sedangkan PPKF disusun oleh pemerintah sebagai tanggapan atas hasil pembahasan tersebut E. KEM dan PPKF disusun independen oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini masih aktif menjalankan fungsinya sebagaimana diatur Perpres 57/2020

7. Batas tertinggi anggaran pengeluaran final bagi Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR, yang diterbitkan sekitar bulan Oktober, disebut…

A. Pagu Indikatif B. Pagu Anggaran K/L C. Alokasi Anggaran K/L D. Pagu Definitif E. Rincian APBN

8. Seorang mahasiswa menyatakan: "Penyusunan RKA-K/L saat ini masih diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA K/L." Pernyataan tersebut…

A. Benar, karena PP 90/2010 belum pernah dicabut sampai sekarang B. Salah, karena PP 90/2010 sudah dicabut dan digantikan sepenuhnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2023 (ditegaskan dalam Pasal 52 PP 6/2023) C. Benar, tapi hanya berlaku untuk K/L yang belum menerapkan sistem SAKTI D. Salah, karena penyusunan RKA-K/L sejak awal tidak pernah diatur dengan Peraturan Pemerintah E. Benar sebagian, PP 90/2010 masih berlaku untuk Pagu Indikatif, sedangkan PP 6/2023 hanya mengatur Alokasi Anggaran

9. Jika RUU APBN suatu tahun anggaran belum disetujui DPR hingga tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, mekanisme apa yang berlaku menurut ketentuan yang saat ini mengatur hal tersebut?

A. Pemerintah otomatis membubarkan seluruh program Kementerian/Lembaga sampai UU APBN disahkan B. Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya, dengan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara C. Presiden berwenang menerbitkan Perpu APBN yang otomatis menggantikan RUU APBN yang belum disahkan D. DPR wajib membubarkan diri karena gagal memenuhi tenggat konstitusional penetapan APBN E. Ketentuan ini tidak diatur dalam regulasi manapun, sehingga terjadi kekosongan hukum (legal vacuum)

10. Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), disebut…

A. RKA-K/L B. DIPA C. Pagu Anggaran K/L D. Nota Keuangan E. Himpunan RKA-K/L

11. Manakah pasangan yang TEPAT antara pilar pedoman umum penganggaran K/L dan unsur yang termasuk di dalamnya?

A. Sistem Pendekatan — Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja B. Klasifikasi Anggaran — Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja C. Instrumen — Indikator Kinerja, Standar Biaya (SBM/SBK), dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) D. Sistem Pendekatan — Indikator Kinerja dan Evaluasi Kinerja Anggaran E. Klasifikasi Anggaran — Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja Anggaran

12. Pada tahun anggaran 2023-2024, pemerintah menerapkan kebijakan Automatic Adjustment (penyesuaian/pemblokiran sementara) sebesar 8% yang tercatat pada Halaman IV DIPA Petikan sejumlah instansi, termasuk DPR RI. Kebijakan ini merupakan wujud operasional dari fungsi APBN yang mana, dan bagaimana keterkaitannya dengan DIPA?

A. Fungsi Otorisasi — karena pemblokiran berarti DIPA belum sah digunakan sebagai dasar pengeluaran B. Fungsi Perencanaan — karena pemblokiran mengubah Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA C. Fungsi Stabilisasi — karena kebijakan ini merespons ketidakpastian ekonomi global dengan menyesuaikan/memblokir sementara pagu belanja, dieksekusi nyata lewat catatan pemblokiran pada Halaman IV DIPA Petikan D. Fungsi Alokasi — karena pemblokiran mengubah Klasifikasi Rincian Output (KRO) instansi terkait E. Fungsi Distribusi — karena pemblokiran ditujukan untuk pemerataan anggaran antardaerah

13. Berikut ini yang termasuk Belanja Bendahara Umum Negara (BA-BUN), BUKAN Belanja Kementerian/Lembaga (BA-K/L), adalah…

A. Belanja Pegawai untuk PNS di Kementerian Keuangan B. Belanja Modal pembangunan gedung kantor kementerian C. Pembayaran Bunga Utang Pemerintah D. Belanja Barang untuk operasional rutin Kementerian PUPR E. Belanja Bantuan Sosial yang dikelola Kementerian Sosial

14. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran Rp500 miliar untuk program bantuan operasional sekolah. Jika dianalisis menggunakan tiga sistem klasifikasi belanja negara, manakah pemetaan yang TEPAT?

A. Organisasi: Fungsi Pendidikan; Fungsi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Jenis: Belanja Bantuan Sosial B. Organisasi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Fungsi: Fungsi Pendidikan (mengacu standar COFOG); Jenis: Belanja Bantuan Sosial/Barang (tergantung skema penyaluran) C. Organisasi: Belanja Bantuan Sosial; Fungsi: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Jenis: Fungsi Pendidikan D. Ketiga klasifikasi tersebut hanya berlaku untuk Belanja Non-K/L (BUN), tidak berlaku untuk Belanja K/L E. Klasifikasi Organisasi dan Klasifikasi Fungsi adalah dua nama berbeda untuk konsep yang sama

15. Pejabat yang bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah…

A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) C. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) D. Bendahara Pengeluaran E. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

16. Sebuah Satker mengajukan uang muka kerja karena ada kebutuhan belanja mendesak yang tidak dapat ditunda dalam 1 bulan dan jumlahnya melebihi sisa plafon Uang Persediaan (UP) yang dimiliki. Mekanisme serta ketentuan yang TEPAT untuk kondisi tersebut adalah…

A. Mengajukan UP tambahan yang otomatis diperpanjang tanpa batas waktu penyetoran kembali B. Mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP), yang bersifat sementara dan sisa dananya wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) jika tidak habis digunakan dalam 1 bulan C. Mengajukan SPP-LS langsung ke KPPN tanpa melalui PPK dan PPSPM D. Menunggu tahun anggaran berikutnya karena UP dan TUP hanya dapat diajukan sekali dalam satu tahun anggaran E. Mengajukan revisi DIPA untuk menambah pagu Belanja Modal

17. Ketika sebuah perusahaan swasta memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawannya sebelum menyetorkannya ke kas negara, sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada mekanisme tersebut adalah…

A. Self Assessment System B. Official Assessment System C. Withholding System D. Semi Self Assessment System E. Assessment Ganda

18. Prinsip di mana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara disajikan secara bruto dan utuh tanpa mekanisme pemotongan langsung (netting) di dalam dokumen anggaran merupakan penerapan dari…

A. Asas Spesialitas B. Asas Kesatuan C. Asas Universalitas D. Asas Akuntabilitas berorientasi hasil

19. Berdasarkan Perpres No. 158 Tahun 2024, unit organisasi Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan kebijakan strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai transformasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah…

A. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) B. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DSEF) C. Badan Kebijakan Fiskal Modern (BKFM) D. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)

20. Berdasarkan sistem pembagian wewenang checks and balances dalam UU No. 1 Tahun 2004, manakah dari tindakan berikut yang dikategorikan sebagai kewenangan kebendaharaan (comptable) yang dijalankan oleh Menteri Keuangan selaku BUN?

A. Membuat perjanjian sewa-menyewa gedung kantor dengan pihak ketiga B. Melakukan pengujian terhadap ketersediaan alokasi anggaran satker C. Meneliti kelengkapan dokumen tagihan dan menerbitkan SPM D. Menguji keabsahan tagihan, mencairkan dana, dan mengelola rekening kas negara

21. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan bentuk pengecualian dari asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu…

A. Asas Spesialitas B. Asas Kesatuan C. Asas Universalitas D. Asas Tahunan

22. Kebijakan subsidi energi yang diberikan pemerintah saat terjadi lonjakan harga minyak dunia untuk menjaga daya beli masyarakat merupakan perwujudan fungsi APBN…

A. Otorisasi & Alokasi B. Perencanaan & Pengawasan C. Alokasi & Distribusi D. Distribusi & Stabilisasi

23. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan perlakuan pembayaran pinjaman/utang negara antara format T-Account (lama) dan format I-Account (saat ini)?

A. Pada T-Account, cicilan pokok utang digolongkan sebagai Pengeluaran Pembangunan, sedangkan pada I-Account digolongkan sebagai Belanja Negara. B. Pada T-Account, pembayaran bunga dan pokok utang digabung dalam Pengeluaran Rutin, sedangkan pada I-Account pembayaran bunga masuk dalam Belanja Negara sementara cicilan pokok masuk dalam Pembiayaan Anggaran. C. Pada T-Account, pinjaman proyek bersifat neto, sedangkan pada I-Account pinjaman proyek dicatat bruto sebagai penerimaan pembangunan. D. Tidak ada perbedaan substantif terkait pencatatan cicilan pokok utang dalam kedua format tersebut.

24. Apabila dalam dokumen Laporan Realisasi Anggaran posisi Keseimbangan Primer menunjukkan angka negatif, hal tersebut secara ekonomis berarti…

A. Penerimaan perpajakan negara tidak mampu menutup belanja modal pemerintah pusat B. Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri C. Pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja negara di luar pembayaran bunga utang, sehingga pembayaran bunga utang harus dibiayai dari penarikan utang baru D. Terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang sangat tinggi pada kas negara

25. Pemerintah wajib menyampaikan dokumen KEM-PPKF kepada DPR RI sebagai bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya paling lambat pada…

A. Akhir bulan Maret tahun berjalan B. Pertengahan bulan Mei tahun berjalan C. Pertengahan bulan Agustus tahun berjalan D. Akhir bulan Desember tahun berjalan

26. Berikut ini yang BUKAN termasuk 7 parameter Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam postur APBN adalah…

A. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) B. Nilai Tukar Rupiah C. Lifting Minyak Bumi D. Cadangan Devisa Negara

27. Dalam dokumen postur APBN, indikator makroekonomi yang menjadi jangkar perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelompokkan dalam 7 parameter Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari parameter ADEM?

A. Lifting Gas Bumi B. Suku Bunga SBN 10 Tahun C. Neraca Transaksi Berjalan (Current Account) D. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

28. Forum koordinasi antara Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan pagu anggaran disebut…

A. Rapat Kerja Komisi B. Trilateral Meeting C. Panja Asumsi Makro D. Penelaahan Alokasi Anggaran

29. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengintegrasikan alokasi anggaran operasional kantor cabang dinas (belanja pegawai & alat tulis kantor) dengan alokasi anggaran renovasi gedung sekolah ke dalam satu dokumen anggaran tunggal di bawah klasifikasi fungsi pendidikan, untuk mengeliminasi duplikasi penyediaan anggaran. Pendekatan penganggaran yang diterapkan adalah…

A. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) B. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) C. Penganggaran Terpadu (Unified Budget) D. Penganggaran Tradisional (Incremental Budget)

30. Berdasarkan kaidah pengendalian mutu anggaran dalam PP No. 6 Tahun 2023, tujuan utama penugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk melakukan reviu atas draf RKA-K/L yang telah disusun oleh unit eselon I adalah…

A. Memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap kesesuaian draf APBN dengan undang-undang pajak B. Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun mematuhi pagu, Renja-K/L, standar biaya, dan kaidah belanja berkualitas (value for money) C. Melakukan pemeriksaan investigatif atas indikasi korupsi pelaksanaan belanja modal satker D. Menandatangani persetujuan alokasi anggaran bersama pimpinan Komisi DPR RI

31. Manakah dari pernyataan berikut yang paling akurat menggambarkan fungsi teknis perbendaharaan dan karakteristik dokumen DIPA Petikan?

A. DIPA Petikan dicetak manual dan ditandatangani basah oleh Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa BUN B. DIPA Petikan merupakan dokumen kompilasi program eselon I yang tidak memuat batasan belanja rincian akun C. DIPA Petikan disahkan secara sistematis menggunakan digital stamp dan bertindak sebagai dokumen otorisasi operasional final bagi satker untuk melaksanakan belanja dan mencairkan dana di KPPN D. Kebenaran material atas seluruh transaksi di dalam DIPA Petikan merupakan tanggung jawab hukum Menteri Keuangan selaku BUN

32. Pembangunan jembatan yang memberikan manfaat ekonomi/sosial lebih dari 5 tahun termasuk ke dalam jenis belanja…

A. Belanja Barang Operasional B. Belanja Barang Non-Operasional C. Belanja Modal (Kode 53) D. Belanja Lain-lain

33. Mulai Tahun Anggaran 2023, taksonomi Transfer ke Daerah mengalami perubahan strategis di mana komponen Dana Desa tidak lagi berdiri sebagai pos terpisah, melainkan dimasukkan sepenuhnya ke dalam komponen Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini didasarkan pada amanat…

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

34. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jembatan nasional, sedangkan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero). Ditinjau dari klasifikasi jenis belanja pada BA-K/L dan BA-BUN, manakah pemetaan yang tepat?

A. Pembangunan jembatan dialokasikan ke Belanja Modal pada BA-K/L, sedangkan kompensasi listrik dialokasikan ke Belanja Lain-lain pada BA-BUN B. Pembangunan jembatan dialokasikan ke Belanja Barang pada BA-K/L, sedangkan kompensasi listrik dialokasikan ke Belanja Subsidi pada BA-BUN C. Pembangunan jembatan dialokasikan ke Belanja Modal pada BA-K/L, sedangkan kompensasi listrik dialokasikan ke Belanja Subsidi pada BA-K/L D. Pembangunan jembatan dialokasikan ke Belanja Lain-lain pada BA-BUN, sedangkan kompensasi listrik dialokasikan ke Belanja Lain-lain pada BA-BUN

35. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan reformasi kebijakan belanja wajib (mandatory spending) di Indonesia berdasarkan regulasi terbaru?

A. Porsi mandatory spending kesehatan di dalam APBN dinaikkan menjadi minimal 10% di luar gaji pegawai B. Ketentuan alokasi minimal DAU nasional sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto dan alokasi minimal 5% anggaran kesehatan dari APBN resmi ditiadakan C. Alokasi wajib anggaran pendidikan di dalam APBN diturunkan dari 20% menjadi 15% untuk memberikan ruang fiskal yang longgar D. Pemerintah daerah tidak lagi diwajibkan membatasi persentase belanja pegawai di dalam APBD

36. Pejabat yang bertugas menguji keabsahan tagihan (wetmatigheid) dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah…

A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) C. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) D. Bendahara Pengeluaran

37. Komponen belanja yang BOLEH dikenakan blokir Automatic Adjustment adalah…

A. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN) B. Perjalanan dinas luar negeri dan paket meeting C. Tahapan penyelenggaraan pemilu D. Kontrak Tahun Jamak

38. Dalam pelaksanaan anggaran belanja di sebuah Satker dengan keterbatasan jumlah SDM, manakah dari perangkapan jabatan pejabat perbendaharaan berikut yang diperbolehkan secara hukum?

A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran D. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kondisi tertentu

39. Satuan Kerja memiliki pagu Uang Persediaan (UP) tunai sebesar Rp200.000.000,00 yang dicairkan pada 1 Maret 2026. Hingga 1 Mei 2026, Satker belum pernah mengajukan penggantian (revolving) UP (GUP) ke KPPN. Tindakan apa yang akan dilakukan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN?

A. Langsung memotong pagu UP Satker sebesar 25% secara sepihak B. Menyampaikan surat pemberitahuan teguran kepada KPA untuk segera mengajukan pertanggungjawaban C. Membekukan seluruh sisa dana DIPA Satker untuk sisa tahun anggaran berjalan D. Mewajibkan Satker menyetorkan seluruh pagu UP ke Rekening Kas Umum Negara dalam 2 hari kerja

40. Sebuah Satker mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp150.000.000,00 untuk kegiatan sosialisasi darurat yang disetujui KPPN pada 10 April 2026. Setelah kegiatan selesai 30 April 2026, ternyata masih ada sisa dana TUP Rp15.000.000,00 yang tidak habis digunakan. Langkah wajib yang harus ditempuh Bendahara Pengeluaran adalah…

A. Menggabungkan sisa dana TUP ke dalam saldo kas Uang Persediaan (UP) reguler untuk operasional bulan berikutnya B. Mempertanggungjawabkan sisa dana dengan mengajukan dokumen SPP-GUP Nihil ke KPPN pada akhir tahun anggaran C. Menyetor kembali sisa dana TUP sebesar Rp15.000.000,00 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) paling lambat tanggal 12 Mei 2026 D. Mengajukan permohonan dispensasi perpanjangan jangka waktu penggunaan TUP kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

41. PPh dikelompokkan sebagai Pajak Langsung dan Pajak Subjektif, sedangkan PPN dikelompokkan sebagai Pajak Tidak Langsung dan Pajak Objektif. Manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan perbedaan klasifikasi Subjektif-Objektif tersebut?

A. PPh tidak dapat dilimpahkan bebannya ke pihak lain, sedangkan PPN bebannya dialihkan ke konsumen akhir B. PPh pengenaannya berfokus pada objek transaksi tanpa melihat status perkawinan, sedangkan PPN memperhatikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) C. PPh pengenaannya sangat memperhatikan profil pribadi dan kemampuan bayar Wajib Pajak (seperti PTKP), sedangkan PPN murni melihat objek transaksi barang/jasa tanpa mempertimbangkan status pribadi konsumen D. PPh dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan PPN dipungut oleh Pemerintah Daerah

42. Berdasarkan UU HPP, pemungutan pajak di Indonesia harus memenuhi Asas Kepastian Hukum. Manakah tindakan aparat perpajakan berikut yang mencerminkan pemenuhan asas tersebut?

A. Fiskus menaikkan tarif PPN secara mendadak lewat instruksi lisan tanpa menunggu berlakunya undang-undang B. Fiskus melakukan pemeriksaan dan pemungutan pajak yang didasarkan secara ketat pada aturan formal tata cara pemungutan yang diatur dalam undang-undang tertulis C. Fiskus menggratiskan seluruh pajak untuk kelompok pengusaha besar guna memacu pertumbuhan sektoral nasional D. Fiskus membebaskan penagihan sanksi administrasi tanpa adanya bukti pemeriksaan tertulis

43. Sebuah paket pengadaan konstruksi jembatan memiliki spesifikasi teknis yang jelas dan pelaku usaha yang akan mengerjakannya sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Metode pemilihan penyedia yang paling tepat digunakan adalah…

A. Pengadaan Langsung B. Seleksi Umum C. Tender Cepat D. Penunjukan Langsung

44. Berdasarkan ketentuan pembaruan kelembagaan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, bagaimanakah perubahan mekanisme serah terima hasil pekerjaan pasca-dihapuskannya jabatan PPHP/PjPHP?

A. Serah terima hasil pekerjaan sepenuhnya dilakukan secara sepihak oleh Penyedia langsung ke KPPN tanpa melibatkan PPK B. Pemeriksaan administratif dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dialihkan tanggung jawabnya dari PPHP kepada Kepala LKPP C. PPK menerima hasil pekerjaan dari Penyedia, lalu menyerahkannya kepada PA/KPA melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) D. Pokja Pemilihan mengambil alih fungsi pengawasan penyerahan aset fisik dari tangan PPK

45. Sebuah Satuan Kerja membutuhkan pasokan ban kendaraan dinas standar yang harganya telah terbentuk transparan di pasar ritel dan berisiko operasional rendah. Jika produk tersebut tidak tayang di Katalog Elektronik nasional, infrastruktur transaksi e-marketplace manakah yang paling tepat digunakan Pejabat Pengadaan?

A. Toko Daring B. Tender Cepat C. Katalog Elektronik Lokal D. Seleksi Umum

46. Pokja Pemilihan ditugaskan melakukan pemilihan penyedia jasa pembuatan aplikasi database keuangan instansi yang kompleks dengan nilai pagu anggaran Rp150.000.000,00. Manakah metode pemilihan penyedia yang paling tepat dan sah digunakan?

A. Pengadaan Langsung B. Seleksi C. Tender Cepat D. E-purchasing

47. Dalam menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4), DJP tidak lagi memilih Wajib Pajak untuk diaudit secara acak/reaktif, melainkan menggunakan sistem terpadu yang memetakan WP berdasarkan profil kepatuhan historis dan transaksi riilnya, dikenal sebagai…

A. Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) B. Compliance Risk Management (CRM) C. Core Tax Administration System (CTAS) D. Compliance Improvement Plan (CIP)

48. Manakah perwujudan konkret dari implementasi Core Tax Administration System (CTAS) oleh DJP yang berdampak langsung pada integrasi data kependudukan nasional?

A. Penyusunan pedoman audit investigatif bersama KPK B. Penghapusan hak pengajuan keberatan Wajib Pajak atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak C. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi sebagai identitas tunggal NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi D. Pembatasan akses pembukaan rekening perbankan bagi seluruh Wajib Pajak berisiko rendah

49. Apabila DJP menerima permintaan formal bantuan penagihan klaim pajak dari otoritas perpajakan negara mitra yang terikat perjanjian P3B secara resiprokal, kedudukan nilai klaim pajak asing tersebut dalam tindakan hukum penagihan di Indonesia dipersamakan dengan…

A. Belanja bantuan sosial yang pembayarannya ditanggung APBN tahun berjalan B. Piutang perusahaan swasta lokal yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri C. Utang Pajak domestik, sehingga DJP berwenang melakukan tindakan penyitaan aset hingga penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak D. Dana hibah internasional yang pengembaliannya bersifat sukarela

50. Pemerintah merencanakan pengenaan cukai atas produk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, karakteristik yang mendasari kelayakan MBDK ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah…

A. Harganya sangat berfluktuasi sehingga mengganggu stabilitas moneter dalam negeri B. Merupakan barang mewah yang hanya dikonsumsi kelompok masyarakat prominen C. Konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat D. Merupakan komoditas utama ekspor yang menyumbang devisa hasil ekspor tertinggi

51. Pemberian fasilitas pembebasan/penangguhan Bea Masuk kepada perusahaan manufaktur di Kawasan Berikat (KB) dan pengguna fasilitas KITE merupakan wujud kombinasi fungsi strategis DJBC, yaitu…

A. Revenue Collector dan Community Protector B. Trade Facilitator dan Industrial Assistance C. Community Protector dan Industrial Assistance D. Revenue Collector dan Trade Facilitator

52. Ketika Pejabat Bea dan Cukai meragukan kebenaran nilai transaksi barang impor mesin cetak yang diajukan importir karena tidak didukung bukti transfer pembayaran yang valid, langkah hukum pabean yang wajib ditempuh secara berurutan untuk menetapkan Bea Masuk adalah…

A. Langsung menghitung nilai pabean menggunakan denda administrasi secara sepihak B. Menggunakan metode deduksi sebagai prioritas pertama penentuan nilai pabean C. Menghitung nilai pabean secara hierarkis berurutan dimulai dari Nilai Transaksi Barang Identik, lalu Barang Serupa, Metode Deduksi, Metode Komputasi, hingga Metode Pengulangan D. Menolak importasi barang dan menyitanya menjadi aset milik negara yang dipisahkan

53. Berdasarkan ketentuan Pasal 40B UU Cukai yang diamanatkan dalam UU HPP, bentuk penyelesaian hukum yang mengutamakan prinsip Restorative Justice apabila ditemukan dugaan pelanggaran administratif di bidang cukai oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah…

A. Pelaku langsung dikenakan hukuman kurungan badan maksimal 5 tahun di lembaga pemasyarakatan B. Seluruh aset fisik perusahaan disita sepihak untuk dilelang oleh KPKNL C. Perkara diselesaikan secara administratif dengan pengenaan sanksi denda administrasi tanpa perlu dilanjutkan ke tahapan penyidikan pidana D. Hak pendaftaran dokumen pita cukai milik importir dicabut secara permanen untuk selamanya

54. Kementerian Keuangan mengintegrasikan sistem layanan bea dan cukai melalui platform internal CEISA 4.0 dengan sistem National Logistics Ecosystem (NLE). Fungsi strategis dari integrasi kedua sistem digital tersebut bagi efektivitas pengawasan pabean adalah…

A. Menghapuskan secara total seluruh kewajiban pembayaran Bea Masuk bagi importir komoditas mentah B. Mendukung pelaksanaan Audit Kepabeanan berbasis risiko (Risk-Based Audit) yang akurat melalui otomatisasi analisis anomali data transaksi guna mencegah kebocoran tanpa menghambat arus logistik C. Memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menerbitkan dokumen SP2D D. Memisahkan seluruh basis data kependudukan Wajib Pajak dengan database perpajakan nasional

55. Eksportir produk kelapa sawit olahan Indonesia yang telah bersertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) memperoleh fasilitas pemangkasan waktu clearance dan minimalisasi pemeriksaan fisik di pelabuhan negara mitra ekspor. Kemudahan internasional ini didasarkan pada instrumen kesepakatan…

A. Customs Mutual Assistance Agreement (CMAA) B. Mutual Recognition Arrangement (MRA) C. Free Trade Zone (FTZ) D. Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT)

56. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2023, manakah dari penerimaan berikut yang dikategorikan sebagai jenis PNBP yang berlaku pada semua Instansi Pengelola PNBP?

A. Royalti atas penjualan hasil tambang batubara mentah B. Biaya sertifikasi kompetensi keahlian pabean oleh BPPK C. Setoran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara dan denda keterlambatan pengadaan barang/jasa pemerintah D. Bagian laba pemerintah berupa dividen dari investasi pada BUMN

57. Sebuah Satuan Kerja di bawah Kementerian Kesehatan merealisasikan penerimaan jasa pelayanan medis rumah sakit Rp15 Miliar dari target APBN Rp10 Miliar (pelampauan Rp5 Miliar). Berdasarkan UU APBN, bagaimana porsi penggunaan kelebihan dana tersebut untuk belanja satker?

A. Satker hanya boleh menggunakan maksimal 7,5% dari pelampauan kecuali telah mendapat persetujuan Banggar DPR RI B. Kelebihan tersebut tidak dapat digunakan sama sekali dan 100% wajib ditahan sebagai kas negara mengendap C. Satker dapat menggunakan langsung kelebihan tersebut sesuai kebutuhan riil pelayanan kesehatannya karena dikecualikan secara sah dari pembatasan kaku 7,5% D. Penggunaan kelebihan wajib disetujui secara tertulis oleh pimpinan BPKP selaku Instansi Pemeriksa

58. Pemerintah melakukan reformasi melalui pengundangan PP No. 44 Tahun 2025. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan arah pembaruan regulasi tersebut?

A. Memindahkan seluruh wewenang pengelolaan PNBP dari Kementerian Keuangan kepada pimpinan kementerian teknis selaku COO secara mutlak B. Mencabut dan menyatukan tiga PP lama (PP 58/2020, PP 59/2020, dan PP 69/2020) ke dalam satu regulasi tunggal guna menyederhanakan tata kelola tarif, pengelolaan, dan penyelesaian keberatan/keringanan/pengembalian PNBP C. Mengalihkan peran BPKP selaku Instansi Pemeriksa PNBP kepada BPK secara eksklusif D. Menghapuskan sanksi denda administratif 2% per bulan atas keterlambatan pelunasan PNBP terutang

59. Berdasarkan ketentuan pembaruan dalam PMK No. 76 Tahun 2025, kapankah instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU diperkenankan mengusulkan pembentukan organ pendukung berupa Komite Audit kepada Dewan Pengawas?

A. Apabila realisasi nilai aset menurut neraca audited tahun anggaran terakhir telah mencapai minimal Rp100 Miliar B. Apabila realisasi nilai omzet menurut laporan realisasi anggaran tahun anggaran terakhir tercatat lebih besar dari Rp175 Miliar dan telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan C. Apabila dewan pengawas mengidentifikasi adanya fraud internal tanpa melihat batasan nominal omzet satker D. Setiap saat setelah satker resmi ditetapkan menjadi BLU oleh Menteri Keuangan tanpa ada persyaratan keuangan tambahan

60. Untuk memberikan keleluasaan operasional BLU dan meminimalkan potensi revisi/penundaan anggaran prapelaksanaan kegiatan, bagaimanakah cara pengalokasian anggaran BLU dirinci di dalam dokumen RKA-K/L kementerian induknya berdasarkan PP No. 74 Tahun 2012?

A. Dirinci secara detail per akun belanja 6-digit BAS hingga ke masing-masing sub-komponen belanja satker B. Dirinci hanya pada level satu program, satu kegiatan, dan satu output, sedangkan rincian pagu detailnya dituangkan di dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) C. Digabungkan secara bruto dengan pagu belanja rupiah murni Sekretariat Jenderal Kementerian pembina teknis D. Cukup dicantumkan di bawah lampiran pembiayaan investasi non-permanen Bendahara Umum Negara (BA-BUN)

61. RSUD X yang menerapkan PPK-BLU mencatat penambahan volume layanan pasien rawat inap yang sangat tinggi pada bulan September, mengakibatkan belanja bahan habis pakai medis melampaui pagu awal DIPA Petikan BLU. Apabila nilai pelampauan masih di dalam ambang batas fleksibilitas belanja yang ditetapkan, tindakan perbendaharaan apa yang diperbolehkan?

A. Satker wajib menghentikan sementara pelayanan medis sampai disahkannya UU APBN Perubahan B. Satker dapat merealisasikan belanja pelampauan tersebut terlebih dahulu, sebelum mengajukan pengesahan revisi DIPA Petikan BLU ke KPPN C. Satker harus meminta persetujuan tertulis secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia D. Satker wajib menyetorkan sisa saldo kas cadangan darurat ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum melakukan penarikan dana baru

62. Dalam menetapkan besaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemerintah Kabupaten X, Kementerian Keuangan menggunakan variabel Celah Fiskal. Variabel apakah yang digunakan sebagai pengurang nilai Kebutuhan Fiskal daerah dalam menghitung celah fiskal tersebut menurut UU HKPD?

A. Belanja modal infrastruktur publik daerah ditambah alokasi Dana Abadi Daerah B. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi DBH, dan Alokasi DAK Non-fisik C. Seluruh penerimaan pinjaman obligasi daerah dan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) D. Alokasi Dana Desa ditambah pagu belanja wajib kesehatan nasional

63. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas kapasitas fiskal daerah pasca-penerapan formula penghitungan baru DAU di bawah UU HKPD melalui kebijakan hold harmless. Apakah makna operasional dari kebijakan tersebut?

A. Pemerintah menjamin daerah tidak akan mengalami pemotongan DBH Cukai jika mampu menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya B. Pemerintah menjamin alokasi DAU bagi daerah tertentu tidak akan mengalami penurunan nominal dari alokasi tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2027 C. Pemerintah membebaskan daerah dari kewajiban membatasi belanja pegawai sebesar maksimal 30% D. Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara sekaligus tanpa melalui tahapan verifikasi administrasi di RKUD

64. Sebuah desa terpencil di Indonesia Timur ditetapkan menerima tambahan alokasi Dana Desa karena berhasil keluar dari status Desa Sangat Tertinggal berdasarkan indeks desa membangun. Di bawah komponen formula alokasi manakah tambahan dana penghargaan kinerja tersebut disalurkan?

A. Alokasi Dasar B. Alokasi Afirmasi C. Alokasi Kinerja D. Alokasi Formula

65. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, manakah batasan proporsi alokasi belanja APBD berikut yang wajib dipatuhi Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2027?

A. Belanja Pegawai maksimal 40% dan Belanja Modal minimal 30% dari total APBD B. Belanja Pegawai maksimal 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil/transfer C. Belanja Pegawai minimal 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik maksimal 40% dari total belanja operasi D. Belanja Tidak Terduga maksimal 10% dan Belanja Infrastruktur minimal 20% dari total APBD

66. Terobosan kebijakan berupa penggunaan dana Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebagai instrumen penyelesaian kewajiban pinjaman daerah kepada PT SMI memiliki dampak strategis bagi kesinambungan fiskal daerah, yaitu…

A. Menghapuskan kewajiban daerah untuk melunasi utang pokok pinjaman secara permanen B. Memotong dana alokasi Dana Desa secara sepihak untuk disalurkan ke RKUD C. Membantu daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok/bunga pinjaman secara efisien tanpa mengurangi kas daerah (RKUD) secara riil serta menekan risiko gagal bayar D. Memperbolehkan daerah untuk mengajukan pinjaman langsung ke lembaga keuangan luar negeri

67. Apabila Pemerintah Kabupaten Y sengaja tidak mengalokasikan atau memotong penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan daerah untuk pemerintah desa, sanksi hukum apakah yang dapat dijatuhkan Pemerintah Pusat berdasarkan UU Desa?

A. Pembekuan hak pendaftaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Y B. Penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana perimbangan milik kabupaten/kota yang bersangkutan C. Pembubaran BUMDes di seluruh wilayah kabupaten terkait secara sepihak D. Pengalihan seluruh aset kekayaan asli desa kabupaten menjadi milik kekayaan negara yang dipisahkan

68. Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tujuan mengendalikan kepemilikan saham mayoritas dan memperoleh dividen tahunan secara terus-menerus tanpa batas waktu penarikan kembali. Berdasarkan PSAP No. 06, penempatan dana tersebut wajib diklasifikasikan ke dalam kelompok…

A. Investasi Jangka Pendek - Manajemen Kas B. Investasi Jangka Panjang - Nonpermanen C. Investasi Jangka Panjang - Permanen D. Piutang Negara Jangka Panjang

69. Komite Investasi Pemerintah (KIP) memiliki kedudukan penting dalam mengawasi tata kelola penempatan dana APBN. Manakah dokumen yang wajib disusun KIP sebagai acuan batas toleransi risiko dan strategi portofolio bagi Operator Investasi Pemerintah (OIP)?

A. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) D. Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP)

70. Dalam postur pembiayaan APBN terbaru, pemerintah mengalokasikan dana pembiayaan investasi kepada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Manakah tujuan yang secara khusus diamanatkan undang-undang sebagai sasaran pengelolaan investasi pada lembaga tersebut?

A. Menyediakan uang ganti kerugian pengadaan lahan pembangunan jalan tol PSN B. Mengelola empat pilar dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi C. Pembentukan dana abadi, dana jangka panjang, dan dana cadangan untuk rehabilitasi mangrove, pariwisata hijau, serta dana Pooling Fund Bencana (PFB) D. Menyalurkan kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

71. Dalam draf rancangan APBN, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 2,5% dari PDB dengan estimasi rasio utang pemerintah pusat sebesar 40,5% dari PDB. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, bagaimanakah status legalitas postur pembiayaan utang tersebut?

A. Tidak sah, karena rasio utang melebihi ambang batas toleransi kedaruratan sebesar 30% PDB B. Sah, karena defisit anggaran masih di bawah batas maksimal 3% PDB dan rasio utang berada jauh di bawah batas maksimal hukum 60% PDB C. Tidak sah, karena defisit anggaran wajib berstatus surplus berimbang pasca-tahun 2023 D. Sah, sepanjang seluruh sumber pendanaannya bersumber dari penerbitan SBN Valas di pasar internasional

72. Manakah karakteristik instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang membedakannya secara yuridis dengan Surat Utang Negara (SUN)?

A. SBSN diterbitkan murni sebagai surat pengakuan utang konvensional tanpa kupon, sedangkan SUN membutuhkan underlying asset berupa BMN B. SBSN wajib diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan tidak boleh diperdagangkan di pasar sekunder, sedangkan SUN wajib dalam warkat cetak fisik C. SBSN memerlukan ketersediaan underlying asset berupa BMN/proyek sebagai dasar legal penerbitannya, serta wajib bebas dari unsur transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah D. SBSN pelunasan nilai pokoknya ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia melalui SKB burden sharing, sedangkan SUN menggunakan cadangan devisa

73. DJPPR mencatat nilai indikator Average Time to Maturity (ATM) utang pemerintah berada pada level 7,8 tahun. Bagaimanakah interpretasi analisis risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) atas posisi ATM tersebut?

A. Risiko refinancing berada pada tingkat krisis karena nilai ATM di bawah standar kaku minimum 10 tahun B. Risiko refinancing dalam kondisi aman dan terkendali karena nilai ATM 7,8 tahun masih berada di atas target ambang batas aman minimal jangka menengah yaitu 7 tahun C. Portofolio utang didominasi oleh instrumen jangka pendek (SPN) dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) D. Pemerintah mengalami kegagalan likuiditas kas (cash mismatch) sehingga wajib melakukan realokasi bunga utang internasional ke domestik

74. Sebuah Satuan Kerja menerbitkan Surat Tagihan Pertama (ST-1) atas tunggakan PNBP sewa aset BMN milik mitra swasta pada tanggal 1 Juli. Hingga 10 Agustus, mitra sama sekali belum melakukan pembayaran. Berdasarkan PMK No. 207/PMK.06/2019, bagaimanakah status kualitas piutang satker tersebut pada 10 Agustus?

A. Kualitas Lancar B. Kualitas Kurang Lancar C. Kualitas Diragukan D. Kualitas Macet

75. Dalam rangkaian penagihan aktif Piutang Negara, PUPN Cabang menerbitkan dokumen Surat Paksa kepada debitor yang memuat perintah kewajiban pelunasan utang sekaligus dalam waktu 1x24 jam. Apakah makna kedudukan yuridis dari dokumen Surat Paksa tersebut?

A. Memiliki kedudukan setara dengan undang-undang APBN sehingga tidak dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan B. Bertindak sebagai usul rekomendasi administratif awal yang pengajuannya harus disetujui oleh BPKP C. Mempunyai kekuatan eksekutorial langsung yang kedudukan hukumnya dipersamakan dengan putusan pengadilan perdata berkekuatan hukum tetap (inkracht) D. Berlaku sebagai akta pelepasan hak atas tanah secara bersyarat tanpa perlu berita acara penyitaan

76. RSUD Kabupaten Z memiliki daftar tunggakan biaya pengobatan pasien kurang mampu dengan nilai rata-rata sisa kewajiban Rp2.500.000,00 per pasien tanpa jaminan fisik apa pun. Berdasarkan PMK No. 137/PMK.06/2022, bagaimanakah prosedur penyelesaian administrasi piutang macet tersebut?

A. RSUD wajib melimpahkan berkas pengurusan tagihan kepada PUPN Cabang/KPKNL setempat untuk disita harta kekayaannya B. Bupati Kabupaten Z berwenang menetapkan keputusan penghapusan secara bersyarat atau mutlak setelah PPKD menerbitkan dokumen Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) C. Tunggakan piutang otomatis dihapusbukukan demi hukum secara langsung oleh kepala satker RSUD tanpa reviu APIP D. RSUD wajib meminta persetujuan DPR RI secara kolektif karena total nilai tunggakan melebihi Rp10 Miliar

77. Ketika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memutuskan menyewakan sebagian area halaman luar kantor dinasnya kepada pihak ketiga untuk kedai kopi guna mengoptimalkan pemanfaatan aset mengendap sekaligus menyumbang PNBP bagi negara, tindakan tersebut telah menerapkan salah satu asas pengelolaan BMN, yaitu…

A. Asas Kepastian Hukum B. Asas Efisiensi C. Asas Kepastian Nilai D. Asas Akuntabilitas

78. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, kapankah Pengguna Barang wajib melaksanakan inventarisasi (sensus fisik dan administratif) secara berkala atas BMN berupa barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)?

A. Paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun B. Setiap semester (6 bulan sekali) bersamaan laporan barang pengguna C. Setiap tahun anggaran D. Hanya ketika terjadi bencana alam atau keadaan kahar

79. Dalam rangka mempercepat penyediaan pembiayaan proyek jalan tol trans-nasional, pemerintah mengoptimalkan operasional pelabuhan laut milik negara guna menggalang dana investasi swasta baru melalui skema kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2020, bentuk pemanfaatan tersebut dikenal secara formal dengan istilah…

A. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) B. Bangun Guna Serah (BGS) C. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) D. Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)

80. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian X secara berkala meminta jajarannya memetakan kejadian potensial (pemadaman listrik, keterlambatan logistik) yang dapat menghambat target penyelesaian layanan sertifikasi tanah. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, tindakan tersebut termasuk pilar unsur…

A. Lingkungan Pengendalian B. Penilaian Risiko - Identifikasi Risiko C. Kegiatan Pengendalian - Pemisahan Fungsi D. Pemantauan Pengendalian Intern

81. Guna mempercepat peningkatan kapasitas dan tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPIP pada seluruh instansi daerah, lembaga yang ditunjuk sah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pembinaan teknis, pembimbingan, dan diklat SPIP adalah…

A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) D. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

82. Dalam mengelola kas satuan kerja kementerian, manakah tindakan administrasi perbendaharaan yang mencerminkan penerapan prinsip Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) yang tepat guna menekan potensi fraud?

A. Menyerahkan tugas otorisasi tagihan, penandatanganan SPM, dan penarikan tunai kas kepada Bendahara Pengeluaran secara mutlak B. Memisahkan secara tegas peran PPK (penguji tagihan), PPSPM (otorisasi pembayaran), dan Bendahara Pengeluaran (penyimpan/pembayar uang kas) C. Menggabungkan fungsi pencatatan akuntansi kementerian dengan fungsi audit investigatif internal APIP D. Melarang PPK melakukan interaksi administratif dengan Bendahara Pengeluaran selama tahun berjalan

83. Auditor BPK menemukan bahwa meskipun gedung ruang kelas baru di daerah perbatasan telah selesai berdiri, kementerian terkait tidak mencantumkan catatan penjelasan mengenai status pelepasan hak ulayat tanah adat di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Temuan ini melanggar kriteria opini…

A. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) B. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) C. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan D. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

84. BPK memeriksa program pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan untuk menguji apakah harga satuan kontrak pesawat tempur memenuhi prinsip kehematan (ekonomi) serta mengukur apakah alutsista mencapai sasaran operasional perlindungan kedaulatan laut secara maksimal. Jenis pemeriksaan BPK ini adalah…

A. Pemeriksaan Keuangan B. Pemeriksaan Kinerja C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) D. Pemeriksaan Investigatif

85. Dalam siklus pertanggungjawaban APBN tahun berjalan, Kementerian Keuangan mengompilasi draf laporan keuangan seluruh kementerian dan menyampaikannya ke BPK sebagai dokumen LKPP Unaudited. Batas waktu penyampaian dokumen Unaudited dan batas waktu penyelesaian audit BPK berturut-turut adalah…

A. Paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, audit selesai dalam 3 bulan B. Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, audit selesai dalam 2 bulan C. Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, audit selesai dalam 2 bulan D. Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, audit selesai dalam 1 bulan

86. Seorang PPK di Kementerian Pertanian lalai meneliti dokumen tagihan sehingga terjadi kelebihan pembayaran belanja modal gedung kantor Rp120.000.000,00 yang merugikan kas negara. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, instrumen penyelesaian dan otoritas yang berwenang menetapkan nilai ganti rugi tersebut adalah…

A. Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan B. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan C. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditetapkan Menteri Pertanian selaku Pimpinan Lembaga D. Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditetapkan Menteri Keuangan selaku BUN

87. PNS Y di Kantor Wilayah Pajak lalai sehingga merusak sistem server database dan merugikan negara Rp300.000.000,00. Y bersedia menandatangani SKTJM dan memohon pelunasan lewat skema pemotongan penghasilan bulanan. Bagaimanakah koridor aturan pemotongan yang wajib dipatuhi?

A. Angsuran dicicil maksimal 12 bulan dengan porsi pemotongan bebas sesuai kesepakatan tertulis B. Jangka waktu pelunasan maksimal 24 bulan dan porsi pemotongan gaji paling rendah 50% dari penghasilan bersih bulanan C. Pemotongan gaji maksimal 10% per bulan hingga pegawai memasuki usia pensiun tanpa jaminan D. Pegawai dibebaskan dari pemotongan gaji karena kerugian di bawah batas nominal Rp500.000.000,00

88. Perusahaan rekanan swasta sekaligus Pegawai Bukan Bendahara Z yang terbukti merugikan keuangan negara memiliki utang macet di bank swasta nasional. Ketika aset jaminan Z disita dan dilelang KPKNL, siapakah pihak berkedudukan hukum prioritas utama menerima hasil lelang berdasarkan status Hak Mendahulu?

A. Bank swasta nasional selaku kreditur perdata pertama yang mengikat hak tanggungan B. Negara selaku kreditur preferen untuk pemulihan kerugian negara berdasarkan dokumen SKP2K C. Pengampu/ahli waris pegawai Z secara mutlak D. Kurator pailit yang ditunjuk pengadilan niaga

89. Apakah keunggulan mendasar dari penerapan konsep Integrated Financial Management Information System (IFMIS) dibandingkan sistem pengelolaan keuangan tradisional yang terfragmentasi?

A. Membebaskan kementerian/lembaga dari pengawasan aparat pemeriksaan eksternal (BPK) B. Menyajikan basis data tunggal terintegrasi dari hulu ke hilir guna menghasilkan data fiskal real-time yang mempermudah pengambilan keputusan C. Mengalihkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kas aktif BUN kepada pihak swasta nasional D. Menghapus pilar penganggaran berbasis kinerja agar pelaporan disederhanakan

90. Di dalam struktur operasional SAKTI tingkat Satuan Kerja, modul manakah yang menyerap data transaksi dari Modul Komitmen dan Modul Aset Tetap guna memproses draf jurnal penyesuaian akrual otomatis hingga menghasilkan Laporan Keuangan Satker (Neraca, LRA, LO, CaLK)?

A. Modul Penganggaran B. Modul Pembayaran C. Modul Bendahara D. Modul Akuntansi dan Pelaporan (GLP)

91. Dalam alur pelaksanaan pengeluaran kas negara melalui mekanisme perbendaharaan digital, tindakan pengamanan dokumen apa yang dikirimkan elektronik dari SAKTI Satker sebagai pengganti tanda tangan pengesahan fisik pada dokumen SPM?

A. Penyertaan nomor rekening koran operasional instansi secara rinci B. Pemberian segel meterai fisik berseri yang dilekatkan pada draf pengantar SPM C. Pemberian kode pengaman berupa Digital Stamp dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi D. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

92. Sesuai ketentuan yang mengatur komposisi pengajuan Uang Persediaan (UP) bulanan Satker guna mendukung kebijakan cashless government, bagaimanakah pengaturan komposisi UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)?

A. UP 100% wajib diajukan dalam bentuk tunai demi kemudahan pembayaran langsung B. UP dibagi dua porsi, UP Tunai dan UP KKP dengan proporsi standar masing-masing 60% dan 40% C. Satker dilarang mengajukan UP Tunai dan 100% belanja wajib menggunakan mekanisme LS D. Komposisi UP KKP diatur paling tinggi 10% dari total pagu belanja modal Satker

93. Wajib Bayar X ingin membayar pungutan PNBP perpanjangan sertifikat keahlian pelayaran pada Kementerian Perhubungan. Manakah prosedur pembayaran perbendaharaan digital yang wajib ditempuh melalui SIMPONI?

A. Wajib Bayar mendatangi kantor KPPN setempat membawa uang tunai bruto untuk disetor langsung ke kas negara B. Wajib Bayar mendaftar transaksi di portal kementerian terkait untuk memperoleh 15-digit Kode Billing SIMPONI, lalu membayar elektronik via teller/ATM/mobile banking Bank Persepsi C. Kementerian Perhubungan menerbitkan SKP2K secara otomatis sebagai pengganti slip setoran D. Wajib Bayar mentransfer dana langsung ke rekening pribadi Menteri Perhubungan untuk dikonsolidasikan di LKPP audited

94. Satuan Kerja Balai Latihan Kerja membutuhkan pengadaan konsumsi katering harian peserta pelatihan selama satu bulan dengan estimasi total transaksi Rp15.000.000,00. Melalui platform digital manakah transaksi ritel makanan terstandardisasi ini sebaiknya dieksekusi cepat?

A. Katalog Elektronik Nasional B. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Tender Umum C. Toko Daring (Online Shop) D. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Internasional

95. PT A terdeteksi sistem e-PNBP memiliki tunggakan royalti batu bara yang melewati jatuh tempo secara material. Berdasarkan integrasi pengawasan hulu-hilir SIMBARA, tindakan penegakan hukum otomatis (Automatic Blocking System) apa yang akan dialami perusahaan tersebut?

A. Izin usaha pertambangan (IUP) dicabut permanen oleh Presiden RI tanpa reviu pengadilan B. Hak penagihan piutang dialihkan mutlak ke bank swasta nasional dan jaminan dilelang tanpa persetujuan C. Sistem melakukan pemblokiran pabean dan perhubungan otomatis, sehingga PT A tidak dapat mengeksekusi dokumen ekspor maupun aktivitas pengapalan D. Perusahaan wajib menyetorkan seluruh sisa saldo kas cadangannya ke rekening pribadi kepala kantor wilayah ESDM

96. DJP mengimplementasikan sistem baru Core Tax Administration System (CTAS) perpajakan. Manakah tujuan yang menjadi sasaran taktis pemanfaatan teknologi ini dikaitkan dengan tantangan pergeseran konsumsi (shifting) masyarakat ke era digital?

A. Mempersempit peran kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha berskala besar B. Mengurangi porsi penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara secara bertahap C. Mendukung optimalisasi penerimaan pajak digital, merangkul sektor informal guna memperluas tax base, serta meminimalkan risiko shadow economy D. Menghilangkan pilar pengamanan administratif pada database perpajakan kependudukan

97. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan penerimaan negara sektor minerba menggunakan SIMBARA, instrumen identitas tunggal manakah yang digunakan untuk mengintegrasikan data aktivitas pertambangan hulu-hilir wajib bayar?

A. Kode Billing SIMPONI 15-digit B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan C. Nomor Register Kontrak (NRK) perbendaharaan D. Sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN)