TRYOUT 1

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara didelegasikan secara tegas oleh Presiden kepada beberapa pembantu utama. Manakah pernyataan berikut yang mendefinisikan skema pendelegasian kekuasaan tersebut secara tepat sesuai dengan perannya?

A. Kepada Menteri Keuangan selaku Chief Operational Officer (COO) yang mengelola fiskal negara secara sektoral. B. Kepada gubernur/bupati/walikota selaku Chief Financial Officer (CFO) daerah untuk mengelola keuangan daerah. C. Kepada Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan bertindak selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. D. Kepada menteri/pimpinan lembaga teknis selaku Chief Financial Officer (CFO) kementerian negara/lembaga masing-masing. E. Kepada gubernur/bupati/walikota selaku Chief Operational Officer (COO) untuk memimpin perwakilan kementerian pusat di daerah.

2. Sebelum diundangkannya paket Tiga UU Keuangan Negara, Indonesia menggunakan regulasi warisan kolonial Belanda. Untuk pelaksanaan fungsi audit dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan eksternal, digunakan regulasi kolonial yang bernama...

A. Reglement op het beheer van de Koloniale Financiën (RKF) Stbl. 1915 No. 223 B. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320 C. Indische Staatsregeling (ISR) Staatsblad 1918 No. 512 D. Algemeene Maatregel van Bestuur (AMvB) Stbl. 1920 No. 104 E. Reglement op de Rechtsvordering (RV) Stbl. 1847 No. 52

3. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara mencakup kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Manakah contoh kasus berikut yang secara yuridis mencerminkan kategori ruang lingkup tersebut secara tepat?

A. Sebuah yayasan panti asuhan swasta murni menerima hibah dana kemanusiaan langsung dari donatur luar negeri tanpa melalui perantara birokrasi pemerintah. B. Perusahaan swasta produsen kertas membangun kantor pusatnya di atas tanah milik pribadi direksinya dengan pendanaan komersial perbankan tanpa penjaminan negara. C. Konsorsium swasta pembangunan proyek jalan tol memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor alat berat serta penjaminan risiko gagal bayar APBN dari pemerintah pusat. D. Pegawai Negeri Sipil membeli rumah tinggal pribadi melalui KPR komersial dengan mengagunkan sertifikat tanah warisan keluarganya. E. Warga masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di dalam garasi rumah miliknya sendiri tanpa dikenai retribusi daerah.

4. Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu asas tradisional mengharuskan agar masa berlakunya APBN dibatasi secara ketat hanya untuk kurun waktu satu tahun fiskal (1 Januari – 31 Desember). Asas klasik yang dimaksud adalah...

A. Asas Spesialitas B. Asas Universalitas C. Asas Tahunan D. Asas Kesatuan E. Asas Akuntabilitas

5. Salah satu asas baru pengelolaan keuangan negara pascareformasi mengharuskan bahwa pengalokasian anggaran belanja negara dilaksanakan secara adil dan seimbang pada fungsi-fungsi K/L sesuai skala prioritas pembangunan dan tujuan nasional. Asas pengelolaannya adalah...

A. Asas Profesionalitas B. Asas Proporsionalitas C. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil D. Asas Keterbukaan informasi fiskal E. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh lembaga bebas dan mandiri

6. Satuan Kerja 'Bhakti Reformasi' mencatat data keuangan akhir tahun (dalam miliar rupiah): (1) Gedung kantor dan kendaraan operasional satker: Rp240 M; (2) Dana jaminan titipan perkara milik masyarakat yang dikuasai pemerintah: Rp35 M; (3) Aset tanah milik pihak ketiga yang diperoleh menggunakan fasilitas keringanan bea masuk bersubsidi pemerintah: Rp65 M; (4) Laptop pribadi milik pegawai satker: Rp0,8 M; (5) Tagihan piutang macet satker kepada kontraktor swasta: Rp12 M; (6) Tabungan deposito pribadi Kepala Satker dari warisan keluarga: Rp5 M. Berapakah total nilai yang secara yuridis masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara (UU 17/2003)?

A. Rp252 miliar B. Rp287 miliar C. Rp317 miliar D. Rp352 miliar E. Rp357,8 miliar

7. Dari draf laporan keuangan fiskal (triliun rupiah): (1) Penerimaan Perpajakan Nasional: Rp2.100 T; (2) Belanja Pemerintah Pusat K/L: Rp1.950 T; (3) Cadangan Devisa yang dikelola Bank Indonesia: Rp2.250 T; (4) Alokasi PMN kepada BUMN Infrastruktur: Rp60 T; (5) Dividen BUMN ke Kas Negara: Rp85 T; (6) PNBP di luar bagian laba BUMN: Rp350 T; (7) Dana Operasi Moneter Bank Indonesia: Rp180 T. Berapakah total nilai transaksi yang masuk klasifikasi Subbidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND)?

A. Rp145 triliun B. Rp205 triliun C. Rp435 triliun D. Rp2.430 triliun E. Rp4.400 triliun

8. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, penerimaan pajak penghasilan menyusut secara otomatis sejalan penurunan pendapatan masyarakat sehingga beban pajak berkurang tanpa regulasi stimulus baru. Mekanisme pertahanan otomatis ini menempatkan APBN sebagai...

A. Kebijakan diskresioner di bawah fungsi alokasi B. Automatic stabilizer di bawah fungsi stabilisasi C. Kebijakan diskresioner di bawah fungsi distribusi D. Automatic stabilizer di bawah fungsi alokasi E. Kebijakan diskresioner di bawah fungsi otorisasi

9. Pada tahap perencanaan anggaran K/L, diselenggarakan forum koordinasi Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan para aktor utama beserta peran yuridisnya?

A. Kemenkeu (menetapkan pagu indikatif), Bappenas (menetapkan pagu anggaran), dan K/L teknis (menilai kelayakan draf DIPA) B. K/L teknis (mengusulkan program/kegiatan), Bappenas (menyelaraskan dengan prioritas nasional/RKP), dan Kemenkeu c.q. DJA (menelaah kepatuhan biaya dan kapasitas fiskal) C. Badan Anggaran DPR RI (penyelarasan postur), Komisi XI DPR RI (menelaah pagu K/L), dan Kemenkeu (menyajikan nota keuangan) D. Kemenkeu (menyusun draf RKA-K/L), Bappenas (menyusun prioritas nasional), dan K/L teknis (menyetujui anggaran secara sepihak) E. K/L teknis (menyusun DIPA), KPPN (melakukan verifikasi), dan DJA (menerbitkan Perpres Rincian APBN)

10. Satker Balai Pelatihan membayar honorarium Rp10 juta kepada narasumber ahli dari pihak swasta eksternal, dan honorarium Rp5 juta kepada panitia penyelenggara yang merupakan PNS internal satker. Berdasarkan BAS, transaksi honorarium narasumber eksternal dan panitia internal tersebut diklasifikasikan ke dalam...

A. Belanja Pegawai (Kode 51) dan Belanja Pegawai (Kode 51) B. Belanja Barang (Kode 52) dan Belanja Pegawai (Kode 51) C. Belanja Barang (Kode 52) dan Belanja Barang (Kode 52) D. Belanja Pegawai (Kode 51) dan Belanja Barang (Kode 52) E. Belanja Lain-lain (Kode 58) dan Belanja Barang (Kode 52)

11. Pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bagaimanakah kebijakan penentuan alokasi anggaran belanja kesehatan nasional di dalam APBN?

A. Belanja kesehatan tetap diwajibkan secara mutlak sebesar minimal 5% dari total belanja APBN di luar bunga utang. B. Belanja kesehatan tidak lagi dikategorikan sebagai belanja wajib (mandatory spending) berdasarkan persentase tertentu, melainkan kualitas belanjanya diperkuat berdasarkan penajaman tema prioritas fiskal. C. Belanja kesehatan digabung bersama mandatory spending pendidikan dengan porsi akumulatif sekurang-kurangnya 25% dari APBN. D. Belanja kesehatan dihapus alokasinya dari anggaran pusat dan sepenuhnya dilimpahkan menjadi kewajiban keuangan daerah (APBD). E. Belanja kesehatan ditingkatkan batas minimal wajibnya menjadi sebesar 10% dari PDB.

12. Manakah jenis pengeluaran belanja berikut yang secara hukum hanya boleh dialokasikan di bawah kendali pengelolaan BA-BUN (Kode Induk 999)?

A. Belanja modal pengadaan tanah satker daerah dan belanja perjalanan dinas luar negeri K/L B. Belanja bantuan sosial korban bencana alam yang disalurkan sektoral oleh Kementerian Sosial C. Belanja pegawai berupa pembayaran tunjangan kinerja bulanan aparatur Kementerian Keuangan D. Belanja transfer dana perimbangan ke daerah (TKD) dan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) E. Belanja barang operasional perkantoran berupa pembayaran tagihan listrik satker kementerian teknis

13. Pemerintah memproyeksikan: Pendapatan Negara Rp2.800 T; Pagu Belanja Pemerintah Pusat (di luar bunga utang) Rp1.500 T; Alokasi Pembayaran Bunga Utang Rp450 T; Alokasi TKD Rp900 T. Berapakah nilai proyeksi Defisit APBN dan Keseimbangan Primer (Primary Balance)?

A. Defisit -Rp50 T; Keseimbangan Primer +Rp350 T B. Defisit -Rp50 T; Keseimbangan Primer +Rp400 T C. Defisit -Rp150 T; Keseimbangan Primer +Rp400 T D. Defisit -Rp50 T; Keseimbangan Primer -Rp400 T E. Defisit -Rp150 T; Keseimbangan Primer +Rp300 T

14. PDB proyeksi tahun depan Rp25.000 T. Pagu belanja negara Rp3.650 T. Berapakah nilai nominal Pendapatan Negara minimum yang wajib dikumpulkan agar draf anggaran tidak melanggar ketentuan batas maksimal defisit (UU No. 17 Tahun 2003)?

A. Rp750 Triliun B. Rp2.900 Triliun C. Rp3.150 Triliun D. Rp3.650 Triliun E. Rp3.750 Triliun

15. Tujuan utama dari penyatuan dokumen DIK dan DIP menjadi satu dokumen DIPA tunggal dalam Penganggaran Terpadu (Unified Budget) adalah...

A. Memisahkan pengeluaran rutin kementerian dengan pengeluaran investasi modal secara kaku. B. Menghilangkan duplikasi kegiatan, mencegah tumpang tindih anggaran, dan mengintegrasikan akuntansi Satker sebagai entitas tunggal. C. Membatasi kewenangan Menteri teknis agar tidak dapat mengalihkan anggaran operasional ke belanja modal. D. Mengubah basis pencatatan laporan keuangan dari akrual kembali ke basis kas secara penuh. E. Menyerahkan seluruh kewenangan perencanaan belanja rutin kepada Bappenas.

16. Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF) memuat prakiraan maju (forward estimate) belanja negara untuk jangka waktu...

A. 1 tahun berjalan dan 2 tahun berikutnya B. 1 tahun berjalan dan 3 tahun berikutnya C. 1 tahun berjalan dan 4 tahun berikutnya D. 1 tahun berjalan dan 5 tahun berikutnya E. 3 tahun berjalan secara mutlak tanpa tahun berjalan

17. Dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah sebagai pedoman penyusunan Renja-K/L serta draf awal APBN adalah...

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) C. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) D. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) E. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

18. Aktor-aktor utama yang terlibat secara aktif dalam forum koordinasi Trilateral Meeting untuk penyusunan RKA-K/L adalah...

A. K/L teknis selaku pengusul, DPR RI (Komisi Teknis), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) B. K/L teknis selaku pengusul, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan c.q. DJA C. Kementerian Keuangan c.q. DJA selaku BUN, Bank Indonesia, dan OJK D. Sekretariat Kabinet, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri E. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi XI DPR RI, dan Panja APBN

19. Manakah dari kelompok belanja berikut yang merupakan monopoli mutlak BA-BUN dan secara hukum tidak diperbolehkan dianggarkan di dalam BA-K/L?

A. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal B. Belanja Barang Penambahan Nilai, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal Minor C. Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah luar negeri, dan Transfer ke Daerah (TKD) D. Belanja Pemeliharaan Gedung, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Operasional Kantor E. Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain kedaruratan

20. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan implikasi penempatan pengeluaran operasional (seperti gaji pegawai kementerian teknis) dalam sistem Klasifikasi menurut Fungsi (COFOG)?

A. Seluruh gaji PNS di semua K/L wajib dimasukkan ke dalam Fungsi Pelayanan Umum (Fungsi 01) secara terpusat. B. Gaji pegawai Kementerian Pertanian dimasukkan ke Fungsi Ekonomi (Fungsi 04), sedangkan gaji guru di bawah Kementerian Agama dimasukkan ke Fungsi Pendidikan (Fungsi 10). C. Klasifikasi fungsi hanya digunakan untuk belanja pembangunan/proyek; belanja operasional rutin dibebaskan dari klasifikasi fungsi. D. Pengeluaran gaji seluruh aparat keamanan (Polri) dan pertahanan (TNI) dilebur secara rata di bawah Fungsi Ketertiban dan Keamanan (Fungsi 03). E. Fungsi Keagamaan (Fungsi 09) menyerap seluruh anggaran operasional dan belanja modal yang ada pada Kementerian Sosial.

21. Pejabat perbendaharaan yang memiliki tugas melakukan pengujian keabsahan tagihan (wetmatigheid), melakukan ikatan/perjanjian yang berakibat beban anggaran, serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah...

A. Pengguna Anggaran (PA) B. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) D. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) E. Bendahara Pengeluaran

22. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, manakah rangkapan jabatan berikut yang secara mutlak dilarang dilakukan oleh para pejabat perbendaharaan satker?

A. KPA merangkap sebagai PPK karena keterbatasan jumlah PNS bersertifikat di satker kecil. B. KPA merangkap sebagai PPSPM dalam kondisi darurat. C. PPK merangkap tugas fungsional sebagai PPSPM. D. PPK dibantu oleh seorang staf teknis administrasi dari unit kepegawaian. E. KPA menetapkan PPSPM baru tanpa persetujuan tertulis dari Dirjen Perbendaharaan.

23. Manakah dari karakteristik berikut yang mencerminkan penggunaan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang tepat?

A. Dana dicairkan terlebih dahulu ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional kantor sehari-hari senilai di bawah Rp20 juta. B. Pembayaran dilakukan secara langsung dari Kas Negara (KPPN) ke rekening rekanan/pihak ketiga berdasarkan kontrak/perjanjian kerja yang sah. C. Pembayaran dilakukan menggunakan uang kas kecil di brankas Bendahara Pengeluaran yang di-revolve secara bulanan. D. Digunakan khusus untuk keperluan konsumsi rapat bulanan satker berskala kecil tanpa keterlibatan PPK. E. Dana ditransfer ke rekening pribadi KPA untuk disimpan sementara sebagai dana taktis operasional.

24. Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, fungsi penerimaan hasil pekerjaan yang sebelumnya dipegang PPHP/PjPHP (yang kini dihapus) secara hukum dialihkan kepada...

A. Pokja Pemilihan (UKPBJ) B. PPK dari Penyedia, lalu diserahkan kepada PA/KPA menggunakan dokumen BAST C. Bendahara Pengeluaran satker setelah dilakukan verifikasi fisik kuitansi belanja D. APIP dari masing-masing K/L teknis E. Agen Pengadaan Swasta yang ditunjuk secara eksternal melalui lelang cepat

25. Apabila barang kebutuhan kantor sudah tercantum di dalam Katalog Elektronik Nasional, maka metode pemilihan yang wajib hukumnya diterapkan satker adalah...

A. Pengadaan Langsung B. Penunjukan Langsung C. Tender Cepat D. E-purchasing E. Sayembara Terbuka

26. Berdasarkan PMK No. 129/PMK.05/2020 jo. PMK No. 202/PMK.05/2022, terkait pengadaan barang/jasa pada satuan kerja yang berstatus BLU, ketentuan yang berlaku adalah...

A. BLU wajib tunduk 100% pada seluruh ketentuan operasional Perpres PBJP umum tanpa pengecualian. B. BLU diberikan fleksibilitas untuk menyelenggarakan pengadaan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat melalui Peraturan Pemimpin BLU, sehingga dikecualikan dari Perpres PBJP umum. C. Seluruh pengadaan di BLU harus dilaksanakan oleh UKPBJ Kemenkeu secara terpusat. D. BLU dilarang melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia swasta asing. E. BLU dibebaskan dari kewajiban menggunakan BAST untuk memotong rantai birokrasi pembayaran.

27. Satker Kantor Imigrasi memiliki pagu Belanja Barang UP-eligible Rp4.800.000.000. Satker mengalokasikan UP standar: 60% UP Tunai dan 40% UP Kartu Kredit Pemerintah. Berapakah jumlah minimal penggunaan dana UP Tunai yang wajib dibelanjakan agar satker dapat mengajukan SPP-GUP ke KPPN?

A. Rp60.000.000 B. Rp80.000.000 C. Rp120.000.000 D. Rp150.000.000 E. Rp200.000.000

28. Satker Balai Riset menyepakati kontrak pengadaan alat laboratorium senilai Rp666.000.000 termasuk PPN 11%. Penyedia baru menyerahkan BAST 15 hari kalender setelah batas kontrak. Berapakah nominal sanksi denda keterlambatan yang wajib dikenakan PPK?

A. Rp9.990.000 B. Rp9.000.000 C. Rp6.660.000 D. Rp6.000.000 E. Rp11.100.000

29. Satker memiliki: (a) UP Tunai aktif Rp120 juta, sudah dibelanjakan Rp90 juta; (b) TUP disetujui Rp150 juta, realisasi belanja s.d. batas waktu TUP Rp115 juta. Berapakah total dana yang WAJIB disetor kembali ke RKUN paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu TUP berakhir?

A. Rp30.000.000 B. Rp35.000.000 C. Rp65.000.000 D. Rp115.000.000 E. Rp270.000.000

30. Di antara transaksi keuangan pemerintah berikut, manakah yang digolongkan sebagai Penerimaan Negara, namun BUKAN merupakan Pendapatan Negara?

A. Setoran PPh Pasal 21 dari wajib pajak karyawan swasta B. Penerimaan dividen bagian pemerintah atas PMN di BUMN Perbankan C. Penarikan pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur nasional D. Pembayaran paspor oleh warga negara di kantor imigrasi setempat E. Penerimaan hibah berupa peralatan medis dari pemerintah negara donor

31. Manakah pernyataan berikut yang secara yuridis mendefinisikan karakteristik utama dari pungutan 'Pajak' (UUD 1945 Pasal 23A)?

A. Kontribusi sukarela dari wajib pajak kepada negara yang memberikan imbal balik berupa layanan administrasi langsung B. Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung C. Iuran berkala dari pelaku usaha swasta kepada pemerintah yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis D. Pungutan wajib atas pemanfaatan aset negara yang tarifnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah secara sepihak E. Pembayaran wajib dari individu yang memperoleh manfaat langsung atas layanan infrastruktur publik

32. Pemerintah menerapkan PPnBM sangat tinggi bagi impor kendaraan bermotor mewah. Di saat yang sama, pemerintah memberikan tax holiday kepada perusahaan asing yang berinvestasi di industri manufaktur baterai kendaraan listrik. Kebijakan perpajakan ini berturut-turut merefleksikan fungsi...

A. Fungsi Distribusi dan Fungsi Anggaran (Budgetair) B. Fungsi Stabilisasi dan Fungsi Distribusi C. Fungsi Mengatur (Regulend) dan Fungsi Mengatur (Regulend) D. Fungsi Anggaran (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regulend) E. Fungsi Anggaran (Budgetair) dan Fungsi Stabilisasi

33. Ketika Bendahara Pengeluaran satker kementerian secara hukum memotong langsung PPh Pasal 21 atas honorarium narasumber PNS dari instansi lain dan menyetorkannya ke Kas Negara, sistem pemungutan yang sedang diterapkan adalah...

A. Self Assessment System B. Official Assessment System C. Semi-Self Assessment System D. Withholding Tax System E. Direct Payment System

34. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan perbedaan pengelompokan Pajak Subjektif (PPh) vs Pajak Objektif (PPN)?

A. PPh tidak dapat dilimpahkan bebannya kepada pihak lain, sedangkan PPN wajib dialihkan kepada produsen barang. B. PPh dipungut atas objek penghasilan tanpa melihat status WP, sedangkan PPN memperhatikan kondisi subjektif (status pernikahan) dari konsumen. C. PPh pengenaannya diawali dengan melihat kondisi diri WP (subjek) lalu menentukan objek, sedangkan PPN langsung tertuju pada objek transaksi tanpa melihat kondisi pribadi subjek. D. PPh mutlak dipungut oleh Pemda, sedangkan PPN mutlak dipungut oleh DJP Pemerintah Pusat. E. PPh didasarkan pada Withholding System, sedangkan PPN didasarkan pada Official Assessment.

35. Undang-undang nasional yang saat ini secara sah mengatur tentang Cukai adalah...

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 C. UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 D. UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 E. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

36. Wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku seluruh ketentuan UU kepabeanan disebut secara yuridis sebagai...

A. Daerah Pabean B. Kawasan Pabean C. Kantor Pabean D. Pos Pengawasan Pabean E. Tempat Penimbunan Sementara

37. Pemberian fasilitas pembebasan/penangguhan Bea Masuk kepada perusahaan manufaktur berorientasi ekspor yang berlokasi di Kawasan Berikat merefleksikan kombinasi dua fungsi strategis DJBC, yaitu...

A. Revenue Collector dan Community Protector B. Trade Facilitator dan Industrial Assistance C. Trade Facilitator dan Community Protector D. Industrial Assistance dan Revenue Collector E. Community Protector dan Industrial Assistance

38. Alasan utama yang paling tepat dan mendasari pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) ditinjau dari kriteria Barang Kena Cukai (UU Cukai) adalah...

A. MBDK memiliki nilai tambah ekonomis tinggi sehingga pemerintah ingin mengoptimalkan fungsi Revenue Collector. B. MBDK merupakan produk impor yang mengancam kelangsungan industri gula tradisional lokal (Industrial Assistance). C. Konsumsi MBDK perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif (gangguan kesehatan: diabetes dan obesitas) bagi masyarakat. D. MBDK hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas sehingga pengenaan cukai memenuhi fungsi redistribusi pajak kemewahan. E. Produksi MBDK memerlukan bahan baku air bawah tanah yang ketersediaannya semakin terbatas.

39. Karakteristik pembeda utama antara PNBP dengan Pajak adalah...

A. PNBP dipungut tanpa dasar hukum undang-undang, sedangkan Pajak wajib didasarkan pada undang-undang. B. Pembayaran PNBP memberikan kontraprestasi (manfaat) baik langsung maupun tidak langsung kepada wajib bayar, sedangkan Pajak tidak memberikan imbalan langsung. C. PNBP murni dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan Pajak murni dikelola Pemerintah Pusat. D. PNBP hanya bersifat memaksa bagi wajib bayar badan (perusahaan), sedangkan Pajak memaksa bagi setiap warga negara. E. PNBP hanya dikumpulkan oleh DJP, sedangkan Pajak dikumpulkan oleh seluruh kementerian teknis.

40. Transaksi penerimaan: (1) Sewa aula gedung kantor satker kepada pihak swasta; (2) Pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor; (3) Setoran dividen tahunan atas kepemilikan modal negara pada BUMN. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2018, ketiga transaksi tersebut berturut-turut diklasifikasikan ke dalam klaster...

A. Pengelolaan Barang Milik Negara, Hak Negara Lainnya, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan B. Pelayanan, Hak Negara Lainnya, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan C. Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan D. Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Hak Negara Lainnya E. Pengelolaan Barang Milik Negara, Hak Negara Lainnya, dan Pengelolaan Barang Milik Negara

41. Tarif PNBP royalti batu bara didesain progresif berjenjang untuk meminimalkan eksploitasi berlebihan; hasil pungutan wajib disetorkan ke Kas Negara untuk membiayai program perlinsos. Kebijakan ini membuktikan berjalannya...

A. Fungsi Penganggaran (Budgetary) murni tanpa melibatkan Fungsi Pengatur (Regulatory). B. Perpaduan Fungsi Pengatur (Regulatory) pada penentuan struktur tarif royalti progresif, dan Fungsi Penganggaran (Budgetary) pada penyetoran PNBP ke APBN. C. Pelanggaran atas asas universalitas karena dana PNBP tidak digunakan langsung oleh kementerian penghasil. D. Dominasi peran pihak ketiga (Mitra Instansi Pengelola) yang mengabaikan kedaulatan instansi induk. E. Fungsi Stabilisasi moneter yang dikendalikan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dan Kementerian ESDM.

42. Siapakah pejabat yang secara hukum berwenang memberikan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP yang dihasilkan oleh suatu kementerian?

A. Menteri/Pimpinan Lembaga teknis bersangkutan selaku Chief Operational Officer (COO) B. Direktur Jenderal Anggaran secara mandiri tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan C. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (Chief Financial Officer / CFO) D. Presiden atas rekomendasi tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) E. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam Sidang Kabinet Paripurna

43. Karakteristik hukum yang tepat mengenai kedudukan institusi BLU di Indonesia adalah...

A. BLU berkedudukan sebagai Badan Usaha Swasta Murni yang seluruh sahamnya dikuasai oleh jajaran direksi independen. B. BLU merupakan unit kerja kementerian/lembaga pemerintah yang kekayaannya tidak dipisahkan dari kekayaan negara. C. BLU berstatus sebagai BUMN Mandiri yang berhak menerbitkan obligasi saham publik di bursa efek. D. BLU merupakan organisasi nonprofit internasional yang tidak tunduk pada hukum keuangan negara Indonesia. E. BLU berkedudukan sebagai lembaga legislatif khusus yang bertugas melakukan pengawasan anggaran sektoral.

44. Pengecualian prinsip anggaran klasik yang menjadi penciri utama fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) adalah...

A. Dikecualikan dari Asas Tahunan — masa berlaku anggaran BLU selamanya tanpa batas tahun fiskal. B. Dikecualikan dari Asas Universalitas — pendapatan jasa layanan BLU dapat digunakan langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara. C. Dikecualikan dari Asas Spesialitas — rincian kode akun belanja modal dapat diubah sesuka hati oleh Bendahara. D. Dikecualikan dari Asas Akuntabilitas — laporan keuangan BLU tidak wajib diaudit oleh auditor eksternal. E. Dikecualikan dari Fungsi Perencanaan — satker BLU tidak perlu menyusun dokumen RKA-K/L.

45. Persyaratan Substantif untuk dapat menerapkan PPK-BLU terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan...

A. Menyajikan dokumen SPM dan laporan audit eksternal opini WTP. B. Memiliki proyeksi kinerja keuangan yang dinilai sehat dan mampu mendanai kegiatannya secara mandiri. C. Menyelenggarakan tugas pelayanan umum yang menghasilkan semi-barang/jasa publik berupa layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, atau pengelolaan dana khusus. D. Memiliki struktur organisasi yang seluruh SDM-nya berstatus non-PNS. E. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Komisi Keuangan DPR RI dan BPK.

46. Pejabat pemerintah yang memiliki wewenang absolut secara hukum untuk menetapkan status penerapan PPK-BLU bagi suatu satker kementerian adalah...

A. Menteri/Pimpinan Lembaga teknis bersangkutan selaku pengguna anggaran. B. Gubernur/Kepala Daerah tempat kedudukan fisik gedung satker tersebut. C. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal/Bendahara Umum Negara (BUN). D. Presiden setelah mendapat persetujuan tertulis dalam Rapat Paripurna DPR RI. E. Kepala Kantor Wilayah DJPb setempat.

47. LPDP, PIP, dan BPDPKS merupakan contoh nyata yang dikategorikan ke dalam pilar bidang layanan BLU...

A. Penyediaan Barang dan/atau Jasa Layanan Umum Sektor Pendidikan B. Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu Sektor Investasi C. Pengelola Dana Khusus (Financial Fund Management) D. Pengelola Barang Milik Negara Sektor Keuangan E. Penyediaan Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial

48. Satker Balai Diklat Kementerian Kehutanan membeli ATK dari vendor PKP. Total nilai tagihan dalam kuitansi sebesar Rp33.300.000 (sudah termasuk PPN 11%). Berapakah nominal PPN yang wajib dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran?

A. Rp3.663.000 B. Rp3.330.000 C. Rp3.300.000 D. Rp3.000.000 E. Rp2.970.000

49. Perusahaan manufaktur mengimpor bahan baku komponen elektronik dengan Nilai CIF Rp200.000.000. Bea Masuk 10% ad valorem, PPN Impor 11%. Berapakah total pungutan negara (Bea Masuk + PPN Impor) yang wajib dilunasi importir?

A. Rp20.000.000 B. Rp22.000.000 C. Rp42.000.000 D. Rp44.200.000 E. Rp44.000.000

50. Importir resmi mengimpor MMEA sebanyak 3.000 liter, Nilai CIF Rp500.000.000. Bea Masuk ad valorem 20%, Cukai MMEA tarif spesifik Rp100.000/liter. Berapakah total pungutan negara dari komponen Bea Masuk dan Cukai saja?

A. Rp100.000.000 B. Rp300.000.000 C. Rp400.000.000 D. Rp440.000.000 E. Rp900.000.000

51. Target PNBP murni KKP disetujui Rp800 miliar. Realisasi PNBP aktual Rp1.000 miliar. Tanpa berkonsultasi dengan Banggar DPR RI, berapakah nominal batas maksimal dana pelampauan (tambahan) yang dapat digunakan langsung oleh kementerian tersebut?

A. Rp15.000.000.000 (Rp15 miliar) B. Rp60.000.000.000 (Rp60 miliar) C. Rp75.000.000.000 (Rp75 miliar) D. Rp200.000.000.000 (Rp200 miliar) E. Rp120.000.000.000 (Rp120 miliar)

52. Satker Kementerian Perhubungan menyewa jasa konsultasi ahli dari firma hukum ber-NPWP dengan nilai kontrak Rp120.000.000 (tidak termasuk PPN). Tarif PPh Pasal 23 = 2%. Berapakah nominal PPh Pasal 23 yang wajib dipotong Bendahara Pengeluaran?

A. Rp1.200.000 B. Rp2.400.000 C. Rp4.800.000 D. Rp13.200.000 E. Rp24.000.000

53. Regulasi khusus mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdahulu yang dicabut secara keseluruhan oleh UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) adalah...

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

54. UU HKPD melakukan integrasi atas lima jenis pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir, dan Penerangan Jalan) menjadi satu jenis pajak tunggal di tingkat kabupaten/kota, yaitu...

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) B. Pajak Konsumsi Daerah Terpadu (PKDT) C. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) D. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) E. Pajak Kendaraan Bermotor Terpadu (PKBT)

55. Mulai Tahun Anggaran 2023, Dana Desa yang sebelumnya disajikan terpisah dalam TKDD kini sepenuhnya masuk ke dalam satu payung taksonomi tunggal, yaitu...

A. Dana Alokasi Khusus (DAK) B. Dana Insentif Fiskal (DIF) C. Transfer ke Daerah (TKD) D. Belanja Pemerintah Pusat di Daerah E. Pembiayaan Jangka Panjang Daerah

56. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam 4 (empat) pilar utama landasan HKPD berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022?

A. Mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. B. Meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah. C. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (spending better). D. Menyerahkan kedaulatan pencetakan uang dan pengelolaan cadangan devisa nasional kepada Bank Indonesia perwakilan daerah. E. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.

57. Wajib pajak di Kabupaten Malang memiliki ketetapan PKB dengan pokok PKB terutang Rp3.000.000. Berdasarkan UU HKPD dan PP No. 35/2023, berapa nominal Opsen PKB yang wajib dibayarkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Malang?

A. Rp750.000 B. Rp1.500.000 C. Rp1.980.000 D. Rp3.000.000 E. Rp4.980.000

58. Berdasarkan Pasal 85 UU No. 1 Tahun 2022, terdapat lex specialis di mana porsi bagi hasil Pajak Air Permukaan (PAP) melonjak menjadi 80% untuk kabupaten/kota tertentu, yaitu apabila...

A. Kabupaten/kota tersebut diklasifikasikan sebagai daerah konservasi hutan lindung. B. Sumber air permukaan yang menjadi objek pajak berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. C. Kabupaten/kota tersebut menyumbangkan porsi ekspor industri terbesar di Provinsi Jawa Barat. D. Kapasitas fiskal kabupaten/kota dikategorikan 'Sangat Rendah' berdasarkan IKFD. E. Kabupaten/kota mengalami kondisi bencana kekeringan yang ditetapkan sebagai tanggap darurat daerah.

59. Perubahan mendasar yang diperkenalkan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) terkait pagu nasional DAU dibandingkan UU No. 33 Tahun 2004 sebelumnya adalah...

A. Menaikkan persentase batas minimum alokasi nasional DAU secara kaku menjadi 35% dari PDN Neto. B. Menghapus ketentuan persentase minimal kaku tersebut; pagu nasional DAU kini dihitung fleksibel menyesuaikan kebutuhan pelayanan dasar daerah, kemampuan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan nasional. C. Mengalihkan basis penghitungan pagu DAU dari PDN Neto menjadi PDB nasional kotor. D. Menghapus instrumen DAU secara nasional dan mengintegrasikannya ke dalam DAK Fisik. E. Menetapkan bahwa seluruh pagu nasional DAU hanya boleh dialokasikan untuk pemerintah daerah tingkat provinsi saja.

60. Data proyeksi Kabupaten X: Kebutuhan Fiskal (KF) Rp1.500 M; Potensi PAD Rp350 M; Alokasi DBH Rp200 M; Alokasi DAK Nonfisik Rp150 M. Berapakah nominal alokasi DAU yang akan diterima Kabupaten X (asumsi DAU murni = celah fiskal tanpa penyesuaian)?

A. Rp650 miliar B. Rp800 miliar C. Rp950 miliar D. Rp1.150 miliar E. Rp1.500 miliar

61. Penempatan sejumlah dana/aset keuangan dalam jangka panjang dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat didefinisikan secara yuridis sebagai...

A. Pembiayaan Anggaran Negara B. Penyertaan Modal Negara (PMN) C. Investasi Pemerintah D. Pengelolaan Aset Aktif BUN E. Manajemen Likuiditas Negara

62. Dalam pengelolaan investasi pemerintah, peran Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis secara berturut-turut adalah selaku...

A. Chief Operational Officer (COO) dan Chief Financial Officer (CFO) B. Pembantu Pengguna Anggaran dan Pemimpin Investasi Pemerintah C. Bendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola Investasi dan Pengguna Anggaran (PA) D. Pengawas Eksternal Investasi dan Pelaksana Lapangan Investasi E. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penerima Manfaat Investasi (Beneficiary)

63. PMN pada BUMN Sektor Infrastruktur yang ditujukan untuk kepemilikan jangka panjang berkelanjutan (tidak diperjualbelikan) guna mengendalikan kebijakan arah pembangunan dan memperoleh dividen, berdasarkan PSAP No. 06 wajib diklasifikasikan ke dalam kelompok...

A. Investasi Jangka Pendek - Manajemen Kas B. Investasi Jangka Panjang - Nonpermanen C. Investasi Jangka Panjang - Permanen D. Piutang Jangka Panjang kepada BUMN E. Dana Cadangan Pembangunan Infrastruktur

64. Bagaimana korelasi logis dan fungsi utama dari penarikan Pembiayaan Utang dalam menghadapi kondisi defisit APBN?

A. Pembiayaan utang ditarik untuk mengurangi jumlah belanja negara agar postur APBN kembali berimbang. B. Pembiayaan utang berfungsi sebagai instrumen countercyclical untuk menutup defisit anggaran (Belanja > Pendapatan) sekaligus mendanai pengeluaran pembiayaan investasi produktif. C. Pembiayaan utang ditarik untuk meningkatkan cadangan devisa di Bank Indonesia tanpa memengaruhi pos belanja K/L. D. Pembiayaan utang mutlak digunakan untuk membayar seluruh cicilan pokok utang luar negeri secara neto. E. Pembiayaan utang dialokasikan langsung ke daerah secara bruto sebagai kompensasi atas turunnya DAU nasional.

65. Berapakah batas maksimal (risk limit) rasio utang dalam mata uang asing (FX) terhadap total outstanding utang pemerintah untuk meminimalkan guncangan depresiasi rupiah?

A. Maksimal 10,0% B. Maksimal 12,5% C. Maksimal 20,0% D. Maksimal 30,0% E. Maksimal 40,0%

66. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, istilah hukum yang tepat untuk hak pemerintah pusat yang wajib dibayar oleh debitor karena adanya perjanjian, undang-undang, atau sebab lainnya yang sah dan dapat dinilai dengan uang adalah...

A. Piutang Negara B. Hak Tagih Fiskal C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang D. Tuntutan Perbendaharaan E. Tagihan Penjualan Angsuran

67. Piutang denda administratif KLHK jatuh tempo 1 Juli 2026. ST-1 diterbitkan 5 Juli 2026, namun wajib bayar tidak melunasi hingga 10 Agustus 2026 (> 1 bulan dari ST-1). Berdasarkan PMK No. 207/PMK.06/2019, piutang tersebut kini digolongkan KLHK ke dalam kualitas...

A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet E. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih)

68. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kekuatan eksekutorial dari Surat Paksa (SP) yang diterbitkan oleh PUPN Cabang?

A. SP hanya bersifat imbauan administratif awal sehingga PUPN perlu penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum penyitaan aset. B. SP memiliki titel eksekutorial yang kekuatannya setara langsung dengan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). C. SP otomatis membatalkan seluruh hak keperdataan debitor dan menyita seluruh asetnya tanpa verifikasi kepemilikan. D. SP diterbitkan hanya apabila debitor mengajukan keberatan tertulis atas jumlah utang yang ditetapkan. E. SP membebaskan debitor dari tuntutan pidana korupsi asalkan bersedia menyerahkan minimal 50% aset jaminan.

69. Manakah dari kriteria berikut yang paling tepat agar suatu aset fisik dinas dapat diakui secara sah sebagai Barang Milik Negara (BMN)?

A. Semua barang yang dibeli oleh PNS menggunakan uang pribadi untuk kenyamanan ruang kerja pribadinya. B. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. C. Hanya tanah dan gedung perkantoran mewah kementerian yang terletak di wilayah DKI Jakarta. D. Barang-barang antik bernilai sejarah tinggi milik tokoh nasional yang disimpan secara pribadi oleh keluarganya. E. Seluruh aset fisik milik perusahaan swasta asing yang berinvestasi di Indonesia tanpa kontrak kemitraan dengan kementerian.

70. Berdasarkan pendelegasian kekuasaan barang oleh Presiden, siapakah yang memegang kewenangan hukum sebagai Pengelola Barang dan Pengguna Barang BMN di tingkat Pemerintah Pusat?

A. Presiden dan Menteri Keuangan B. Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis C. Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja (Satker) D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kepala Kantor Wilayah Satker E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pengguna Anggaran (PA)

71. Kementerian memiliki lahan tidur 5 hektar. Manakah skema pemanfaatan BMN berikut yang secara hukum tepat dan sesuai regulasi pengelolaan BMN?

A. Kementerian menyewakan lahan kepada swasta untuk perkebunan kelapa sawit; pendapatan sewa masuk ke rekening pribadi bendahara satker sebagai bonus kinerja. B. Kementerian menyerahkan lahan kepada Pemda secara sepihak untuk taman kota tanpa dokumen tertulis dan tanpa jangka waktu. C. Kementerian melakukan Pinjam Pakai atas lahan kepada Pemda untuk depo sampah tanpa menerima imbalan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. D. Kementerian melakukan KSP dengan swasta; swasta membangun mal, mengoperasikannya, dan menyerahkan kepemilikannya di tahun pertama tanpa bagi hasil laba. E. Kementerian memusnahkan lahan dengan meledakkannya karena biaya pemeliharaan pagar terlalu mahal.

72. Kepala Satker memasang pagar beton di sekeliling tanah dinas, mendaftarkan sertifikat tanah atas nama 'Pemerintah RI c.q. Kementerian X' ke Kantor Pertanahan, serta mencatatkan nilai tanah ke dalam SIMAK-BMN secara berkala. Tiga lapis pengamanan berturut-turut yang dilakukan adalah...

A. Pengamanan Fisik, Pengamanan Hukum, dan Pengamanan Administratif B. Pengamanan Administratif, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Hukum C. Pengamanan Hukum, Pengamanan Administratif, dan Pengamanan Fisik D. Pengamanan Fisik, Pengamanan Administratif, dan Pengamanan Hukum E. Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Administratif

73. Gedung Asrama Diklat diperoleh awal TA 2022 dengan Nilai Perolehan Rp10.000.000.000, masa manfaat 20 tahun tanpa nilai residu, metode penyusutan garis lurus. Berapakah Nilai Buku Netto (Net Book Value) gedung tersebut pada akhir TA 2025 (setelah 4 tahun penuh)?

A. Rp6.000.000.000 B. Rp7.000.000.000 C. Rp8.000.000.000 D. Rp9.000.000.000 E. Rp10.000.000.000

74. Data Bank Indonesia: Total Kewajiban Moneter Rp10.000 T; Akumulasi Modal dan Cadangan BI saat ini Rp950 T; Total Surplus Laporan Keuangan BI Tahun Berjalan Rp150 T. Berdasarkan UU P2SK, berapakah Sisa Surplus yang berhak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP Bagian Pemerintah?

A. Rp50 triliun B. Rp100 triliun C. Rp120 triliun D. Rp150 triliun E. Rp250 triliun

75. Data Piutang BUN kementerian: Lancar Rp2.000 juta (tanpa agunan); Kurang Lancar Rp500 juta (agunan SBN Rp200 juta); Diragukan Rp300 juta (agunan HT/SHM Rp100 juta); Macet Rp100 juta (tanpa agunan). Berapakah total akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang wajib dibentuk kementerian tersebut?

A. Rp120.000.000 B. Rp240.000.000 C. Rp250.000.000 D. Rp450.000.000 E. Rp900.000.000

76. Ketika BPK menguji aspek kehematan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian sasaran kegiatan pada suatu kementerian teknis, BPK sedang melaksanakan fungsi pemeriksaan jenis...

A. Audit Laporan Keuangan Pemerintah B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) C. Audit Kinerja (Performance Audit) D. Audit Investigatif Tindak Pidana Korupsi E. Reviu Laporan Keuangan Intermediat

77. Proyek pembangunan bendungan irigasi senilai Rp100.000.000.000 (tidak termasuk PPN), didanai bersama PHLN dengan porsi cost sharing donor 60%; sisa 40% wajib dialokasikan sebagai Rupiah Murni Pendamping (RMP) + PPN 11% atas nilai total kontrak. Berapakah nominal RMP yang wajib dialokasikan kementerian dalam draf anggarannya?

A. Rp40.000.000.000 B. Rp44.000.000.000 C. Rp51.000.000.000 D. Rp60.000.000.000 E. Rp71.000.000.000

78. Atasan langsung mengidentifikasi indikasi Kerugian Negara berupa hilangnya aset barang elektronik dinas yang berada dalam penguasaan seorang PNS fungsional analis (bukan bendahara). Langkah penyelesaian hukum administrasi perbendaharaan yang paling tepat adalah...

A. Instansi mengabaikan kehilangan karena nilai nominal barang di bawah Rp100 juta. B. Instansi menuntut bendahara pengeluaran satker untuk mengganti aset karena bendahara memegang tanggung jawab atas seluruh pengeluaran kas. C. Instansi memproses ganti kerugian melalui mekanisme TGR dengan menerbitkan SKP2KS kepada PNS bersangkutan, dan melaporkan penyelesaiannya kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian. D. Instansi langsung memotong gaji PNS bersangkutan 100% secara sepihak tanpa hak pembelaan diri. E. Instansi menyerahkan berkas kasus kepada PTUN untuk diterbitkan keputusan sita eksekusi jaminan rumah PNS.

79. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (bukan sekadar kepatuhan input anggaran) diimplementasikan secara nasional melalui...

A. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) C. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) D. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) E. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SIAP)

80. Mandat konstitusional tertinggi yang menegaskan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri diatur di dalam...

A. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 B. Pasal 23A UUD 1945 C. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 D. Pasal 23F ayat (2) UUD 1945 E. Pasal 23G ayat (1) UUD 1945

81. Manakah definisi yuridis yang paling tepat mengenai Kerugian Negara/Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004?

A. Selisih kurang antara realisasi pendapatan negara dengan realisasi belanja negara yang menyebabkan defisit melampaui 3% PDB. B. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. C. Seluruh pengeluaran satker yang tidak berhasil mencapai target output maupun outcome dalam dokumen DIPA. D. Penurunan nilai ekuitas bersih dalam Neraca Pemerintah Pusat akibat depresiasi nilai tukar dan pelemahan investasi. E. Pengeluaran kas negara ke pihak ketiga yang melanggar prinsip kehematan berdasarkan temuan APIP.

82. Pemasangan kartu akses digital, terali besi, dan CCTV di area gudang persediaan logistik bantuan bencana mencerminkan upaya mencapai salah satu dari 4 tujuan utama SPIP (PP No. 60 Tahun 2008), yaitu...

A. Mewujudkan kegiatan yang efektif dan efisien B. Menjamin keandalan pelaporan keuangan instansi C. Mengupayakan pengamanan aset negara D. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan E. Mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja publik

83. Auditor BPK menemukan bahwa kementerian tidak mencantumkan catatan penjelasan sengketa hukum pelepasan hak atas tanah senilai Rp50 miliar di dalam CaLK. Temuan ini mengindikasikan pelanggaran terhadap kriteria pemberian opini BPK, yaitu...

A. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) B. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan D. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) E. Penerapan asas universalitas secara bruto

84. PPK menandatangani BAST pekerjaan fiktif atas pengadaan logistik yang belum diselesaikan penyedia, mengakibatkan kerugian negara Rp120.000.000. Mekanisme penyelesaian yang sah adalah...

A. Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang diproses dan ditetapkan oleh BPK. B. Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang diajukan dan diputus oleh Menteri Keuangan selaku BUN. C. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diproses oleh TPKN dan ditetapkan keputusannya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA. D. Penuntutan ganti rugi perdata melalui gugatan wanprestasi oleh Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri setempat. E. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diproses dan diputus oleh BPKP.

85. Jika TA berjalan berakhir 31 Desember 2026, dan Menteri Keuangan menyerahkan LKPP Unaudited ke BPK akhir Maret 2027, kapankah batas waktu paling lambat bagi Presiden untuk menyerahkan RUU P2APBN kepada DPR RI?

A. 30 April 2027 B. 31 Mei 2027 C. 30 Juni 2027 D. 16 Agustus 2027 E. 31 Desember 2027

86. Manakah peran dan ketentuan kelembagaan yang paling tepat mengenai penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Lakin PP)?

A. Lakin PP dikompilasi oleh Kemenkeu dan langsung diaudit oleh BPK bersamaan dengan LKPP audited. B. Lakin PP dikompilasi dan disusun oleh Kementerian PAN-RB, direviu keandalannya oleh BPKP, dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan untuk dilampirkan dalam LKPP. C. Lakin PP disusun secara mandiri oleh BPKP selaku auditor internal tunggal presiden. D. Lakin PP diserahkan terpisah oleh Menteri PAN-RB langsung kepada Komisi XI DPR RI paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir. E. Lakin PP hanya memuat kompilasi realisasi anggaran bruto tanpa evaluasi kinerja outcome.

87. Hak negara untuk menuntut ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dinyatakan gugur atau kedaluwarsa apabila...

A. Dalam waktu 5 tahun sejak terjadinya kerugian, atau dalam waktu 3 tahun sejak diketahuinya kerugian tidak dilakukan penuntutan. B. Dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian, atau dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tidak dilakukan penuntutan (penerbitan SKTJM atau SKP2K). C. Dalam waktu 10 tahun sejak ditandatanganinya SKTJM pegawai mangkir dari angsuran bulanan. D. Dalam waktu 3 tahun setelah keputusan inkracht dari Tipikor tidak dieksekusi Jaksa Eksekutor. E. Dalam waktu 5 tahun sejak TPKN dibentuk tidak berhasil melacak harta jaminan pegawai bersangkutan.

88. PNS bukan bendahara terbukti lalai, kerugian negara Rp180.000.000. Bersedia mengangsur melalui SKTJM dalam batas waktu maksimal. Total penghasilan bersih bulanan Rp15.000.000. Berapakah nominal angsuran bulanan yang wajib dibayarkan?

A. Rp3.750.000 B. Rp6.000.000 C. Rp7.500.000 D. Rp9.000.000 E. Rp15.000.000

89. Staf humas menabrakkan mobil dinas hingga rusak total. Data mobil: Harga perolehan awal Rp300.000.000 (tahun 2022), masa manfaat 10 tahun, penyusutan garis lurus (Rp30 juta/tahun), sudah digunakan 4 tahun. Estimasi harga wajar pasar Rp195.000.000. Berapakah nilai tuntutan ganti kerugian barang?

A. Rp120.000.000 B. Rp180.000.000 C. Rp195.000.000 D. Rp300.000.000 E. Rp495.000.000

90. Data piutang TGR satker: Kasus A (Lancar) Rp50.000.000; Kasus B (Kurang Lancar) Rp100.000.000; Kasus C (Macet) Rp40.000.000. Tarif penyisihan: Lancar=0,5%; Kurang Lancar=10%; Macet=100%. Berapakah total akumulasi Penyisihan Piutang TGR Tidak Tertagih?

A. Rp25.250.000 B. Rp40.250.000 C. Rp50.250.000 D. Rp95.000.000 E. Rp190.000.000