TRYOUT 3

1. Reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia ditandai dengan terbitnya tiga undang-undang penting yang saling terintegrasi dalam Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Jika seorang mahasiswa ingin mempelajari regulasi khusus yang mengatur tentang kewenangan perbendaharaan negara (comptabele) serta pemisahan tegas antara kewenangan administratif dan kebendaharaan, maka undang-undang manakah yang wajib ia jadikan sebagai rujukan utama?

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Danantara

2. Guna meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah merancang program pembangunan jaringan irigasi tersier dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) bersubsidi bagi kelompok tani di daerah pedalaman. Berdasarkan skenario tersebut, definisi keuangan negara dirumuskan dengan menitikberatkan pada aspek 'seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.' Pendekatan perumusan definisi keuangan negara yang merefleksikan skenario tersebut adalah...

A. Pendekatan Sisi Objek B. Pendekatan Sisi Subjek C. Pendekatan Sisi Proses D. Pendekatan Sisi Tujuan E. Pendekatan Sisi Regulasi

3. Dalam pelaksanaan APBN tahun berjalan, Kementerian Pendidikan tinggi mengalokasikan sejumlah dana bantuan riset (Belanja Barang - Akun 52) untuk mendukung penemuan vaksin baru. Di tengah pelaksanaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sepihak mengalihkan sisa dana perjalanan dinas dari riset tersebut untuk membeli mobil mewah dinas kepala balai (Belanja Modal - Akun 53) tanpa melalui prosedur revisi anggaran resmi ke Direktorat Jenderal Anggaran. Tindakan pengalihan anggaran sepihak tanpa revisi formal ini melanggar asas umum pengelolaan keuangan negara, khususnya...

A. Asas Tahunan B. Asas Kesatuan C. Asas Universalitas D. Asas Spesialitas E. Asas Akuntabilitas

4. Berdasarkan pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan tugas perbendaharaan nasional (comptable) kepada Menteri Keuangan selaku CFO. Namun, terdapat batas kedaulatan tertentu di mana kewenangan tersebut secara tegas dikecualikan. Kewenangan vital manakah di bawah ini yang dikecualikan dari pendelegasian kekuasaan fiskal eksekutif kepada Menteri Keuangan?

A. Menilai usulan kebutuhan anggaran BUN dan merumuskan kebijakan fiskal nasional B. Menetapkan kebijakan moneter, melakukan intervensi stabilitas rupiah, serta mengedarkan uang rupiah C. Mewakili pemerintah dalam kepemilikan saham pada kekayaan negara yang dipisahkan D. Mensahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing satuan kerja kementerian teknis E. Melaksanakan pengawasan eksternal dan memberikan opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menganut asas otonomi daerah guna mendorong desentralisasi fiskal. Dalam draf pembagian kekuasaan, terdapat perbedaan terminologi yuridis yang sangat fundamental dan presisi antara kekuasaan yang diberikan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan (CFO) dengan kekuasaan yang diberikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Istilah yuridis yang membedakan keduanya secara berturut-turut adalah...

A. Dikuasakan dan Diserahkan B. Didelegasikan dan Diserahkan C. Didelegasikan dan Dimandatkan D. Diserahkan dan Didelegasikan E. Dikuasakan dan Didelegasikan

6. Dalam menyusun draf pertanggungjawaban APBN nasional, Kementerian Keuangan mencatatkan nilai transaksi keuangan tahunan sebagai berikut (dalam triliun rupiah): (1) Target Penerimaan Perpajakan Nasional (Pajak + Bea Cukai): Rp1.750 triliun; (2) Belanja Gaji, Honorarium, dan Tunjangan PNS Pusat (Belanja Pegawai K/L): Rp420 triliun; (3) Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup pembiayaan APBN: Rp250 triliun; (4) Realisasi Alokasi Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke seluruh Pemerintah Daerah: Rp410 triliun; (5) Nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Karya untuk proyek strategis nasional: Rp45 triliun; (6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang disimpan di Kas Negara: Rp35 triliun; (7) Realisasi Intervensi Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia: Rp110 triliun; (8) Dana Bantuan Likuiditas Darurat Bank Sentral kepada perbankan swasta nasional: Rp80 triliun. Berapakah total nilai transaksi (dalam triliun rupiah) yang secara spesifik masuk ke dalam klasifikasi Subbidang Pengelolaan Fiskal?

A. Rp2.170 triliun B. Rp2.420 triliun C. Rp2.580 triliun D. Rp2.830 triliun E. Rp2.925 triliun

7. Dalam draf Nota Keuangan rancangan APBN jangka menengah, Kementerian Keuangan memproyeksikan target Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku nasional sebesar Rp20.000 triliun. Akumulasi total outstanding utang luar negeri dan dalam negeri pemerintah saat ini tercatat sebesar Rp10.500 triliun. Berdasarkan aturan disiplin anggaran (fiscal rules) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, berapakah sisa kapasitas nominal penambahan utang baru tertinggi (dalam triliun rupiah) yang secara legal-konstitusional masih diperbolehkan bagi pemerintah agar total outstanding utang tidak melanggar batas aman maksimal yang ditetapkan?

A. Rp1.200 triliun B. Rp1.500 triliun C. Rp2.500 triliun D. Rp3.000 triliun E. Rp3.500 triliun

8. Kebijakan APBN yang diposisikan sebagai pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan tahun anggaran yang bersangkutan merefleksikan salah satu fungsi pokok APBN yang diatur dalam undang-undang, yaitu...

A. Fungsi Otorisasi B. Fungsi Perencanaan C. Fungsi Pengawasan D. Fungsi Alokasi E. Fungsi Stabilisasi

9. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan dokumen perencanaan fiskal makro yang sangat krusial. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2003, siapakah pihak yang berwenang menyusun dan menyerahkan dokumen KEM-PPKF tersebut kepada DPR RI untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan, serta kapan batas waktu penyampaiannya?

A. Presiden Republik Indonesia, diserahkan paling lambat tanggal 16 Agustus tahun berjalan. B. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, diserahkan paling lambat pertengahan bulan Mei tahun berjalan. C. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), diserahkan paling lambat akhir bulan April tahun berjalan. D. Direktur Jenderal Anggaran (DJA) bersama Kementerian PPN/Bappenas, diserahkan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan. E. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), diserahkan paling lambat minggu ketiga bulan November tahun berjalan.

10. Pemerintah dapat menempuh kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical (kontra-siklik) untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Ketika perekonomian domestik sedang mengalami tekanan kontraksi atau resesi yang hebat, instrumen belanja negara di dalam APBN harus diarahkan secara taktis untuk memitigasi dampak buruk tersebut. Manakah langkah kebijakan belanja di bawah ini yang mencerminkan fungsi stabilisasi APBN sebagai instrumen countercyclical yang tepat saat resesi ekonomi berjalan?

A. Pemerintah melakukan pengetatan anggaran secara drastis dengan memotong belanja bantuan sosial dan menaikkan tarif pajak konsumsi guna menjaga saldo anggaran surplus. B. Pemerintah melonggarkan kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja produktif (seperti perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar padat karya) guna merangsang daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor riil. C. Pemerintah membatasi seluruh belanja modal baru kementerian teknis dan memfokuskan kas negara murni untuk melakukan pelunasan utang jangka panjang di pasar modal domestik. D. Pemerintah menerapkan asas anggaran berimbang murni (balanced budget) dengan memotong target transfer ke daerah secara proporsional sesuai penurunan realisasi penerimaan pajak pusat. E. Pemerintah melarang kementerian teknis menggunakan dana sisa anggaran lebih (SAL) kementerian guna mencegah terjadinya inflasi berlebih di pasar domestik.

11. Di dalam asas-asas umum APBN yang diatur oleh undang-undang keuangan negara, fungsi APBN yang menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan dasar mutlak bagi pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan adalah...

A. Fungsi Otorisasi B. Fungsi Pengawasan C. Fungsi Alokasi D. Fungsi Distribusi E. Fungsi Stabilisasi

12. Klasifikasi Belanja Negara berdasarkan Fungsi disusun selaras dengan standar internasional Classification of the Functions of Government (COFOG) PBB/IMF. Jika dalam draf APBN pemerintah mengalokasikan sejumlah dana khusus untuk operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dalam negeri dan penertiban masyarakat, pengeluaran tersebut secara hukum diklasifikasikan ke dalam...

A. Fungsi Pelayanan Umum (Fungsi 01) B. Fungsi Ketertiban dan Keamanan (Fungsi 03) C. Fungsi Pertahanan (Fungsi 02) D. Fungsi Perlindungan Sosial (Fungsi 11) E. Fungsi Ekonomi (Fungsi 04)

13. Dalam menyusun postur APBN suatu tahun anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran merumuskan proyeksi pendapatan dan pengeluaran negara (dalam triliun rupiah) sebagai berikut: Target Pendapatan Negara dan Hibah: Rp2.800 triliun; Total Belanja Negara: Rp3.150 triliun; Alokasi Pembayaran Bunga Utang: Rp450 triliun. Berdasarkan data postur di atas, berapakah nilai nominal Keseimbangan Primer (Primary Balance) yang tercatat di dalam postur anggaran tersebut?

A. -Rp800 triliun B. -Rp100 triliun C. +Rp100 triliun D. +Rp350 triliun E. +Rp450 triliun

14. Aturan pembatasan fiskal (fiscal rules) di Indonesia menetapkan batas maksimal defisit anggaran APBN sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal. Dalam menyusun proyeksi fiskal makro, diasumsikan nilai PDB nominal Indonesia atas dasar harga berlaku diproyeksikan sebesar Rp25.000 triliun. Jika pemerintah menetapkan alokasi total Belanja Negara sebesar Rp3.500 triliun, berapakah target Pendapatan Negara minimal (dalam triliun rupiah) yang wajib dikumpulkan agar draf anggaran tersebut tetap mematuhi batas maksimal fiscal rules?

A. Rp2.500 triliun B. Rp2.750 triliun C. Rp3.100 triliun D. Rp3.250 triliun E. Rp3.425 triliun

15. Di dalam pilar Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2023, terdapat prinsip dasar 'let the manager manages' (biarkan manajer mengelola). Di antara implikasi operasional berikut, manakah yang mencerminkan prinsip tersebut secara tepat di tingkat satuan kerja (satker)?

A. Kepala Satker selaku manajer operasional dibebaskan penuh dari kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual. B. Kementerian Negara/Lembaga diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan alokasi detail rincian belanja operasional dinas dalam batas pagu yang ditetapkan guna mencapai output, dengan tetap menjaga akuntabilitas. C. Bendahara Pengeluaran berwenang memindahkan dana dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke rekening pribadinya untuk mempercepat transaksi operasional. D. Pokja Pemilihan diperbolehkan tidak mempublikasikan pengumuman tender di SPSE untuk memotong waktu pemilihan penyedia. E. Kementerian Teknis diperbolehkan melampaui batas atas defisit fiskal 3% PDB tanpa persetujuan DPR demi mempercepat proyek prioritas nasional.

16. Dalam tahapan perencanaan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dilakukan forum teknokratis koordinasi tripartit yang dinamakan Trilateral Meeting. Manakah pernyataan berikut yang secara tepat menggambarkan pembagian peran masing-masing aktor utama dalam forum tersebut sesuai regulasi?

A. Kementerian Keuangan c.q. DJA menilai kesesuaian draf anggaran dengan prioritas nasional (RKP), sedangkan Bappenas menilai kapasitas fiskal dan standar biaya. B. Kementerian/Lembaga mengajukan proposal inisiatif baru secara sepihak, Bappenas menyetujui ketersediaan dana anggaran murni, sedangkan DJA menetapkan pemenang tender konstruksi fisik. C. Bappenas melakukan penelaahan atas keselarasan program dengan prioritas pembangunan nasional (RKP), Kementerian Keuangan c.q. DJA menelaah kelayakan standar biaya (costing) serta kapasitas fiskal, sedangkan K/L bertindak selaku pengusul rencana kerja. D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini audit awal atas kelayakan anggaran, Bappenas merumuskan draf undang-undang, sedangkan K/L menyusun DIPA operasional. E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertindak memimpin jalannya rapat sinkronisasi, sedangkan Bappenas dan DJA menjadi fasilitator administratif bagi K/L.

17. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM/MTEF) menggunakan sistem anggaran bergulir (rolling budget) untuk memproyeksikan pagu anggaran jangka menengah. Salah satu unsur utama dalam kerangka konseptual KPJM adalah 'Kerangka Rekonsiliasi'. Fungsi strategis dari Kerangka Rekonsiliasi tersebut adalah...

A. Melakukan pencatatan akuntansi jurnal balik atas seluruh transaksi pendapatan negara yang terlambat disetor oleh wajib bayar ke RKUN. B. Menganalisis selisih atau variansi antara baseline (angka dasar) yang telah disetujui sebelumnya dengan batas pagu indikatif baru akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies) atau perubahan parameter makroekonomi. C. Memotong sisa pagu sisa anggaran (SiLPA) tahun lalu secara otomatis untuk dialokasikan menjadi cadangan devisa Bank Indonesia. D. Melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran pengadaan barang/jasa di tingkat satuan kerja. E. Menandatangani kesepakatan politik alokasi transfer daerah secara tertutup antara Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI.

18. Dalam menyusun penganggaran di bawah payung Unified Budget, pengelola keuangan kementerian harus membedakan klasifikasi jenis belanja berdasarkan sifat ekonominya secara tepat. Ketika suatu satuan kerja membeli persediaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp15 juta dan membayar tagihan listrik kantor bulanan sebesar Rp8 juta, transaksi tersebut wajib didebit di bawah jenis belanja...

A. Belanja Pegawai (Kode 51) B. Belanja Barang (Kode 52) C. Belanja Modal (Kode 53) D. Belanja Bantuan Sosial (Kode 57) E. Belanja Transfer ke Daerah (Kode 6)

19. Pengelolaan anggaran negara dipisahkan secara tegas berdasarkan kewenangan kepemilikan Bagian Anggaran (BA). Manakah di antara kelompok pengeluaran berikut yang merupakan monopoli mutlak Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN Kode Induk 999) dan tidak diperbolehkan dialokasikan di dalam Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA-K/L)?

A. Belanja Perjalanan Dinas Jabatan dan Belanja Barang Operasional Kantor B. Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Belanja Modal Gedung Kantor C. Belanja Subsidi Energi, Belanja Pembayaran Bunga Utang, dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) D. Belanja Pegawai (Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat PNS) E. Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

20. Di dalam struktur penatausahaan perbendaharaan satuan kerja, Kepala Satker bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara ex-officio. Manakah di antara hal berikut yang merupakan tugas utama dan wewenang mutlak dari KPA di tingkat satker?

A. Melakukan pemeriksaan langsung fisik pengadaan material semen di lapangan bersama penyedia swasta. B. Menandatangani perjanjian kontrak pengadaan dengan pihak ketiga serta menguji keabsahan tagihan (wetmatigheid). C. Menyusun RKA-K/L tingkat satker, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta menetapkan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). D. Melakukan pengiriman dana tunai secara langsung dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke rekening kontraktor. E. Memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan internal satker kementerian.

21. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK sebelum menerbitkan perintah pencairan dana. Di antara tindakan pemeriksaan berikut, manakah yang termasuk dalam ruang lingkup Pengujian Formal dan Materiil yang wajib dilakukan oleh PPSPM?

A. Memeriksa kecukupan pagu dana di dalam DIPA untuk menampung tagihan belanja yang bersangkutan serta memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan. B. Melakukan uji laboratorium kekuatan tarik besi beton pengaman fondasi gedung asrama yang dibangun rekanan. C. Menelaah kesesuaian visi-misi penyedia jasa konstruksi dengan Rencana Strategis jangka menengah Kementerian Keuangan. D. Mengubah secara sepihak besaran nominal PPN 11% yang tertera di kuitansi tanpa konfirmasi ke PPK. E. Menunjuk secara langsung penyedia jasa katering rapat pengganti tanpa melalui sistem LPSE.

22. Satuan Kerja Balai Latihan Kehutanan di daerah terpencil memiliki keterbatasan jumlah PNS bersertifikat kompetensi keuangan negara yang sangat ekstrem (hanya dihuni oleh 3 orang PNS, termasuk Kepala Kantor). KPA berencana melakukan restrukturisasi penunjukan pejabat pelaksana anggaran agar proses bisnis tetap berjalan legal. Berdasarkan peraturan pengendalian perbendaharaan negara, manakah opsi perangkapan jabatan yang diperbolehkan secara sah untuk diterapkan satker tersebut?

A. KPA menetapkan dirinya sendiri merangkap sebagai PPK, sekaligus merangkap sebagai PPSPM agar seluruh dokumen keuangan ditandatangani di satu meja Kepala Kantor. B. KPA menetapkan staf administrasi golongan II selaku Bendahara Pengeluaran, dan KPA merangkap sebagai Bendahara tersebut secara bersamaan. C. KPA merangkap sebagai PPK, sedangkan PPSPM dijabat oleh satu-satunya pegawai fungsional teknis lainnya, dengan catatan PPK dan PPSPM tersebut tidak saling merangkap satu sama lain. D. PPK merangkap sebagai PPSPM, sedangkan KPA merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran satker. E. Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai PPSPM, sedangkan KPA fokus mengurusi perencanaan teknis sektoral.

23. Di dalam mekanisme pencairan belanja negara, Bendahara Pengeluaran dapat memproses pembayaran menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Pembayaran Langsung (LS). Manakah pernyataan berikut yang mendefinisikan karakteristik operasional Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tepat?

A. Uang muka kerja yang diberikan secara bergulir (revolving) setiap bulan yang saldonya dapat terus di-top-up tanpa batas waktu pertanggungjawaban. B. Pembayaran langsung dari Rekening Kas Negara (KPPN) ke rekening penyedia jasa konstruksi atas dasar kontrak pekerjaan bernilai di atas Rp200 juta. C. Uang muka kerja sementara yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran khusus untuk mendanai kebutuhan belanja operasional yang bersifat sangat mendesak dalam 1 bulan yang melebihi pagu UP reguler. D. Hibah tunai tidak terikat dari lembaga donor luar negeri yang ditransfer langsung ke rekening bank satker tanpa melalui DIPA. E. Pinjaman jangka pendek pemerintah daerah yang ditarik dari perbankan nasional untuk menutup defisit APBD daerah.

24. Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menyertakan metode pemilihan penyedia yang cepat dan andal menggunakan instrumen teknologi informasi. Ketika Pokja Pemilihan bermaksud melakukan pengadaan barang yang spesifikasi dan volumenya sudah terstandar dengan jelas di pasar (seperti pembelian seragam olahraga standar pegawai), serta para calon penyedia sudah terverifikasi kualifikasinya secara nasional di dalam aplikasi SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), maka metode pemilihan yang paling efektif dan efisien sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah...

A. Pengadaan Langsung B. Penunjukan Langsung C. Seleksi Umum D. Tender Cepat E. Sayembara Terbuka

25. Sebuah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) berstatus Badan Layanan Umum (BLU) bermaksud melakukan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai menggunakan dana operasional internal. Sesuai PMK No. 129/PMK.05/2020 jo. PMK No. 202/PMK.05/2022, bagaimanakah legalitas fleksibilitas pengadaan yang berlaku bagi RSUP BLU tersebut?

A. RSUP BLU wajib tunduk sepenuhnya pada Perpres PBJP umum dan dilarang membuat aturan pengadaan sendiri untuk semua jenis sumber dana. B. RSUP BLU dikecualikan dari Perpres PBJP umum dan diizinkan melaksanakan pengadaan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat melalui Peraturan Pemimpin BLU, asalkan sumber dana pengadaannya berasal dari pendapatan jasa layanan, kerja sama, atau hibah tidak terikat. C. RSUP BLU dibebaskan dari kewajiban mematuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja negara karena mengejar profit bisnis swasta. D. RSUP BLU diperbolehkan mengabaikan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk mempercepat pembayaran termin obat-obatan. E. RSUP BLU wajib meminta izin tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk setiap transaksi belanja di atas Rp50 juta.

26. Penerapan Unified Budget mengintegrasikan belanja operasional dan belanja pembangunan di bawah sistem klasifikasi fungsi yang homogen (COFOG IMF/PBB). Jika Kementerian Pertanian mengalokasikan pagu anggaran belanja untuk pembayaran gaji pokok pegawai administrasi dinas pertanian di daerah, maka alokasi belanja tersebut wajib dikelompokkan ke dalam fungsi...

A. Fungsi Pelayanan Umum (Fungsi 01) B. Fungsi Ketertiban dan Keamanan (Fungsi 03) C. Fungsi Ekonomi (Fungsi 04) D. Fungsi Pendidikan (Fungsi 10) E. Fungsi Perlindungan Sosial (Fungsi 11)

27. Kantor Balai Riset Kelautan memiliki pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan yang dapat dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) sebesar Rp4.800.000.000,00 untuk satu tahun anggaran. Sesuai aturan PMK No. 107/PMK.05/2024, besaran limit UP bulanan satker disesuaikan dengan kebutuhan kas 1 bulan, setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu jenis belanja tersebut (maksimal dibatasi Rp500.000.000,00). Dana UP tersebut disalurkan dengan proporsi standar umum sebesar 60% untuk UP Tunai dan 40% untuk UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berapakah nominal limit dari UP Tunai dan limit UP KKP yang akan disetujui untuk dikelola Bendahara Pengeluaran satker tersebut?

A. UP Tunai Rp240.000.000,00 dan UP KKP Rp160.000.000,00 B. UP Tunai Rp300.000.000,00 dan UP KKP Rp200.000.000,00 C. UP Tunai Rp180.000.000,00 dan UP KKP Rp120.000.000,00 D. UP Tunai Rp400.000.000,00 dan UP KKP Rp0,00 E. UP Tunai Rp120.000.000,00 dan UP KKP Rp180.000.000,00

28. Dalam pengerjaan proyek rehabilitasi gedung dinas, sebuah kementerian menunjuk rekanan kontraktor swasta dengan nilai kontrak kuitansi akhir (bruto) sebesar Rp1.665.000.000,00 (pagu ini diketahui telah termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai [PPN] sebesar 11%). Kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan konstruksi fisik tersebut selama 10 hari kalender dari batas tenggat waktu kontrak. Sesuai ketentuan denda keterlambatan nasional, PPK menetapkan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari yang wajib dihitung dari nilai dasar kontrak bersih sebelum PPN. Berapakah total nominal denda keterlambatan (dalam rupiah) yang wajib dipotong PPK dari sisa termin pembayaran kontraktor?

A. Rp16.650.000,00 B. Rp15.500.000,00 C. Rp15.000.000,00 D. Rp11.100.000,00 E. Rp1.500.000,00

29. Bendahara Pengeluaran Kantor Karantina Pertanian mengelola posisi kas dinas harian satker di bank sebagai berikut pada akhir bulan Agustus berjalan: Saldo kas awal Uang Persediaan (UP) Tunai di rekening Bendahara: Rp150.000.000,00; Saldo dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tunai yang disetujui Kepala KPPN: Rp350.000.000,00. Dalam laporan pembukuan bulanan, tercatat realisasi bukti pengeluaran: Realisasi penggunaan kas untuk belanja ATK harian satker bersumber dari dana UP Tunai: Rp90.000.000,00; Realisasi belanja operasional darurat bersumber dari dana TUP Tunai: Rp290.000.000,00. Berapakah total nominal dana sisa kas (dalam rupiah) yang secara wajib hukum (mandatory) wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) paling lambat 2 hari kerja setelah masa pertanggungjawaban berakhir?

A. Rp60.000.000,00 B. Rp120.000.000,00 C. Rp90.000.000,00 D. Rp290.000.000,00 E. Rp150.000.000,00

30. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, segala pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Manakah pernyataan berikut yang mendefinisikan karakteristik yuridis pajak secara tepat?

A. Iuran wajib kepada negara berdasarkan kesepakatan tertulis antara fiskus dan wajib pajak yang memberikan manfaat komersial langsung. B. Kontribusi sukarela dari warga negara untuk membiayai penyediaan barang publik tanpa paksaan. C. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. D. Pungutan atas pemanfaatan jasa pelayanan administrasi pemerintah yang memberikan kontraprestasi individual langsung. E. Pembayaran tahunan wajib khusus bagi badan usaha asing yang menggunakan fasilitas penanaman modal.

31. Asas pemungutan pajak di Indonesia wajib menjunjung tinggi tata kelola yang baik. Ketika aparat perpajakan menegakkan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga terutang hanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang sah dan tertulis, dan dilarang menetapkan sanksi tersebut melalui instruksi lisan atau memo internal fungsional secara sepihak, maka tindakan tersebut merefleksikan pemenuhan...

A. Asas Keadilan (Equity) B. Asas Kepastian Hukum (Certainty) C. Asas Kelayakan (Convenience of Payment) D. Asas Efisiensi (Economy of Collection) E. Asas Kemandirian Fiskal

32. Dalam rangka menyelaraskan konsumsi masyarakat dan mendukung industri hijau, Pemerintah menetapkan kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil mewah konvensional beremisi gas buang tinggi. Di saat bersamaan, pemerintah memberikan pembebasan PPh Badan (tax holiday) selama 10 tahun bagi industri perakitan baterai kendaraan listrik. Kedua kebijakan perpajakan ini secara tepat menunjukkan perwujudan dari...

A. Fungsi Anggaran (Budgetair) murni B. Fungsi Distribusi kesejahteraan sosial C. Fungsi Mengatur (Regulend) D. Fungsi Stabilisasi nilai tukar rupiah E. Fungsi Otorisasi keuangan negara

33. Di dalam mekanisme administrasi perpajakan di Indonesia, bendahara instansi pemerintah ditunjuk undang-undang sebagai wajib pungut. Ketika seorang Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja kementerian memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% langsung dari honorarium narasumber PNS sebelum diserahkan, bendahara tersebut sedang menerapkan...

A. Self Assessment System B. Official Assessment System C. Withholding Tax System D. Direct Payment System E. Semi-Official Assessment System

34. Pajak Penghasilan (PPh) dikategorikan sebagai Pajak Langsung, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikategorikan sebagai Pajak Tidak Langsung. Manakah argumen hukum berikut yang menjelaskan dasar klasifikasi Langsung-Tidak Langsung tersebut secara tepat?

A. Pajak langsung dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan pajak tidak langsung dipungut melalui e-Faktur Bank Sentral. B. Pajak langsung pengenaannya didasarkan pada kepemilikan aset riil wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung didasarkan pada status kewarganegaraan. C. Pajak langsung bebannya wajib dipikul sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan dilarang dialihkan kepada pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung bebannya dapat/wajib dilimpahkan kepada pihak ketiga/konsumen akhir. D. Pajak langsung dikenakan seketika saat wajib pajak lahir, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan hanya saat wajib pajak meninggal dunia. E. Pajak langsung dipungut oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pajak tidak langsung mutlak dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

35. Wilayah hukum pengawasan kedaulatan kepabeanan nasional diatur secara ketat berdasarkan undang-undang. Batasan hukum yang didefinisikan sebagai 'wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan secara penuh' adalah...

A. Kawasan Pabean B. Daerah Pabean C. Pos Pengawasan Bea Cukai D. Tempat Penimbunan Sementara E. Kantor Pabean Utama

36. Dalam rangka menyelaraskan arus perdagangan global dan meningkatkan daya saing manufaktur nasional, DJBC memberikan izin fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa pengembalian Bea Masuk atas impor bahan baku yang diolah untuk kemudian diekspor kembali. Pemberian fasilitas ini merefleksikan berjalannya dua fungsi strategis DJBC, yaitu...

A. Revenue Collector dan Community Protector B. Trade Facilitator dan Industrial Assistance C. Revenue Collector dan Industrial Assistance D. Trade Facilitator dan Community Protector E. Community Protector dan Revenue Collector

37. Berdasarkan arah kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi Cukai dengan mengusulkan objek baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Ditinjau dari kriteria Barang Kena Cukai (BKC) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Cukai, argumen hukum utama yang mendasari kelayakan pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut adalah...

A. MBDK memiliki nilai tambah ekonomis yang sangat tinggi bagi pertumbuhan industri ritel modern. B. MBDK merupakan produk mewah yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi mapan. C. Konsumsi MBDK perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya menimbulkan dampak negatif berupa eksternalitas kesehatan (diabetes dan obesitas) bagi masyarakat. D. Bahan baku air bawah tanah untuk produksi MBDK ketersediaannya semakin langka dan merusak ekosistem lingkungan. E. Produksi MBDK berpotensi menciptakan monopoli usaha pasar yang merugikan produsen gula tebu lokal.

38. Pelaksanaan kegiatan usaha Barang Kena Cukai (BKC) wajib didasarkan pada perizinan resmi dari negara berupa NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) UU No. 39 Tahun 2007, sanksi administrasi berupa denda yang dijatuhkan terhadap orang yang menjalankan kegiatan usaha pabrik atau mengimpor BKC secara ilegal tanpa memiliki izin tersebut adalah...

A. Denda paling sedikit Rp5.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00 B. Denda paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00 C. Denda paling sedikit Rp20.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00 D. Denda sebesar 1 (satu) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak dilaporkan E. Denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ke kas negara

39. Karakteristik yuridis antara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki perbedaan mendasar yang membedakan perlakuan akuntansi dan administrasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, kriteria utama yang paling membedakan PNBP dari Pajak adalah...

A. Pajak dilarang dipungut dari badan usaha, sedangkan PNBP murni dipungut dari badan usaha. B. Pungutan PNBP memberikan kontraprestasi (manfaat/imbal balik) baik langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Bayar, sedangkan Pajak pengenaannya tidak memberikan imbal balik langsung. C. Pajak mutlak diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan PNBP cukup diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal teknis. D. PNBP pengumpulannya diserahkan sepenuhnya kepada kas pemerintah daerah, sedangkan Pajak murni disetor ke rekening kas negara pusat. E. Pajak bersifat memaksa secara hukum, sedangkan PNBP bersifat sukarela tanpa ada paksaan sanksi.

40. Di sebuah kementerian teknis, Bendahara mencatatkan penerimaan kas dari berbagai transaksi: 1) Uang sewa pihak ketiga atas pemanfaatan tanah kosong milik satker untuk penempatan menara BTS provider swasta. 2) Bagian dividen atas kepemilikan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi. 3) Setoran denda keterlambatan penyerahan armada bus dinas baru dari pihak pabrikan swasta rekanan satker. Berdasarkan penggolongan objek PNBP dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2018, ketiga transaksi tersebut berturut-turut diklasifikasikan ke dalam klaster...

A. Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Hak Negara Lainnya B. Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Hak Negara Lainnya C. Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya D. Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan E. Pengelolaan Barang Milik Negara, Hak Negara Lainnya, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

41. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan tarif iuran izin pemanfaatan hutan produksi komersial dengan skema berjenjang progresif mengikuti volume kayu tebangan. Kebijakan tarif progresif ini didesain guna mencegah eksploitasi hutan secara serakah. Di sisi lain, seluruh PNBP kehutanan yang berhasil dipungut tersebut wajib disetorkan ke Kas Negara untuk membiayai program rehabilitasi lahan kritis nasional. Kasus ini menggambarkan bekerjanya...

A. Fungsi Penganggaran (Budgetary) murni, karena tarif progresif murni bertujuan menambah penerimaan negara. B. Perpaduan Fungsi Pengatur (Regulatory) pada skema tarif izin progresif guna mencegah deforestasi berlebih, dan Fungsi Penganggaran (Budgetary) pada penyetoran PNBP ke APBN untuk mendanai rehabilitasi lahan. C. Pelanggaran atas asas universalitas karena dana PNBP dialokasikan kembali untuk kepentingan pembiayaan sektoral kehutanan. D. Dominasi peran pengawasan moneter yang mereduksi kewenangan fiskal Menteri Keuangan. E. Fungsi Otorisasi penganggaran di tingkat kementerian teknis tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan.

42. Sesuai dengan prinsip transparansi dan disiplin anggaran perbendaharaan negara, seluruh instansi kementerian negara/lembaga dilarang melakukan pemotongan langsung (netting) atas penerimaan PNBP yang berhasil dipungut untuk langsung dibelanjakan secara mandiri tanpa mekanisme formal. Ketentuan ini sejalan dengan kepatuhan terhadap...

A. Asas Spesialitas Anggaran B. Asas Universalitas (Kelengkapan Bruto) C. Asas Desentralisasi Fiskal D. Asas Pemeriksaan Mandiri BPK E. Asas Kemandirian Keuangan Satker

43. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 Terbaru, Dewan Pengawas (Dewas) BLU dibentuk pada satuan kerja BLU pusat yang memenuhi kriteria minimum tertentu. Berapakah jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk satuan kerja BLU yang memiliki realisasi Nilai Omzet tahunan menurut LRA terakhir sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah)?

A. 1 (satu) orang B. 2 (dua) orang C. 3 (tiga) orang D. 4 (empat) orang E. 5 (lima) orang

44. Sebuah satuan kerja rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kas yang menganggur (idle cash) sebesar Rp50 miliar karena penundaan proyek pengadaan genset medis utama. Guna menjaga nilai riil uang tersebut, Pemimpin BLU bermaksud melakukan investasi jangka pendek dengan menempatkannya pada instrumen deposito di bank pemerintah dan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Ditinjau dari aspek legalitas pengelolaan keuangan BLU, bagaimanakah keabsahan tindakan tersebut?

A. Tidak sah, karena seluruh sisa kas BLU di akhir bulan wajib disetorkan kembali secara bruto ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tanpa kecuali. B. Tidak sah, karena BLU sebagai instansi pemerintah dilarang keras menginvestasikan dana publik pada portofolio keuangan apa pun. C. Sah, sepanjang investasi tersebut dilakukan secara jangka pendek dan tidak mengganggu likuiditas pelayanan harian BLU, serta didasarkan pada regulasi teknis investasi kas BLU. D. Sah, namun keuntungan bunga deposito wajib diserahkan 100% kepada instansi kementerian induk sebagai PNBP murni sektoral. E. Sah, tetapi investasi hanya boleh ditempatkan pada pembelian saham komersial perusahaan swasta asing di bursa efek global.

45. Sebuah instansi balai pengujian kementerian teknis ingin bermigrasi menjadi satuan kerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Satker tersebut harus membuktikan kelayakan dengan memenuhi tiga persyaratan resmi. Apabila dinilai bahwa balai tersebut menyelenggarakan tugas pelayanan umum yang menghasilkan semi-barang/jasa publik berupa jasa pelatihan dan sertifikasi keahlian, maka balai tersebut dinilai telah memenuhi...

A. Persyaratan Administratif B. Persyaratan Teknis C. Persyaratan Substantif D. Persyaratan Kelembagaan E. Persyaratan Yuridis Formil

46. Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa kepada satuan kerja untuk mendukung kelancaran operasional pelayanan publik. Ketentuan regulasi yang paling tepat mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pada satker BLU adalah...

A. BLU mutlak wajib mematuhi seluruh tahapan kaku di dalam Perpres PBJP umum pemerintah pusat tanpa ada pengecualian. B. BLU dapat diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat melalui Peraturan Pemimpin BLU, khusus untuk pengadaan yang didanai dari pendapatan jasa layanan/non-rupiah murni APBN. C. Seluruh pengadaan barang/jasa di BLU wajib dialihkan eksekusinya kepada pihak swasta/mitra kerja secara mandiri tanpa pengawasan kementerian. D. PBJP di BLU murni dikecualikan dari audit investigasi BPK dan hanya diperiksa oleh auditor internal satker sendiri. E. BLU hanya diperbolehkan melakukan pengadaan barang melalui metode penunjukan langsung kepada produsen lokal.

47. Pemerintah membagi rumpun Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat ke dalam tiga pilar bidang layanan utama guna menjaga efektivitas pengawasan kinerjanya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diklasifikasikan ke dalam rumpun bidang layanan...

A. Penyediaan Barang dan/atau Jasa Sektor Pendidikan dan Riset B. Pengelola Wilayah atau Kawasan Ekonomi Khusus C. Pengelola Dana Khusus (Financial Fund Management) D. Pengelola Investasi Saham Publik Internasional E. Lembaga Keuangan Non-Bank Independen

48. Sebuah Satuan Kerja Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembelian 15 unit komputer kerja dari sebuah vendor swasta rekanan (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Total nilai tagihan bruto yang tercantum di dalam kuitansi pembayaran dan diajukan kepada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp166.500.000,00 (nilai ini dinyatakan sudah termasuk PPN sebesar 11%). Berapakah nominal pajak pertambahan nilai (PPN) yang wajib dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran kementerian selaku pemotong pajak?

A. Rp18.315.000,00 B. Rp16.650.000,00 C. Rp16.500.000,00 D. Rp15.000.000,00 E. Rp14.850.000,00

49. Sebuah perusahaan manufaktur mengimpor mesin pabrik otomatis dari Jepang. Nilai pabean atas impor mesin tersebut (nilai CIF - Cost, Insurance, and Freight) yang telah divalidasi oleh petugas Bea Cukai adalah sebesar Rp400.000.000,00. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, impor komoditas tersebut dikenakan Bea Masuk sebesar 15% ad valorem. Transaksi impor ini juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sebesar 11%. Berapakah total akumulasi pungutan negara (Bea Masuk ditambah PPN Impor) yang wajib dilunasi oleh perusahaan importir tersebut?

A. Rp60.000.000,00 B. Rp44.000.000,00 C. Rp104.000.000,00 D. Rp110.600.000,00 E. Rp110.000.000,00

50. Importir resmi mendatangkan produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari luar negeri sebanyak 8.000 liter. Total nilai pabean (CIF) atas impor minuman tersebut divalidasi sebesar Rp1.500.000.000,00. Berdasarkan aturan fiskal yang berlaku, transaksi impor barang kena cukai tersebut dikenakan: 1) Bea Masuk dengan tarif ad valorem sebesar 40%; 2) Cukai MMEA dengan tarif spesifik sebesar Rp125.000,00 per liter. Berapakah total pungutan negara yang sah dikumpulkan khusus dari komponen Bea Masuk dan Cukai saja atas impor tersebut?

A. Rp600.000.000,00 B. Rp1.000.000.000,00 C. Rp1.125.000.000,00 D. Rp1.500.000.000,00 E. Rp1.600.000.000,00

51. Wajib Bayar 'Karya Tambang Lestari' mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) murni Royalti Produksi Batubara kepada Kas Negara. Jumlah pokok PNBP terutang yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp600.000.000,00. Wajib bayar tersebut mencatatkan masa keterlambatan penyetoran selama 5 bulan lebih 12 hari. Berdasarkan ketentuan sanksi administratif di dalam Undang-Undang PNBP Nomor 9 Tahun 2018, berapakah sanksi denda administratif berupa bunga yang wajib dilunasi oleh wajib bayar tersebut?

A. Rp60.000.000,00 B. Rp72.000.000,00 C. Rp66.000.000,00 D. Rp12.000.000,00 E. Rp14.400.000,00

52. Sebuah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyewa jasa pemeliharaan AC gedung dari CV Mandiri Berjaya (rekanan ber-NPWP). Nilai tagihan bersih untuk jasa pemeliharaan tersebut disepakati sebesar Rp50.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Berdasarkan ketentuan pemotongan pajak pihak ketiga (withholding tax PPh Pasal 23) dengan tarif wajib sebesar 2%, berapakah nominal PPh Pasal 23 yang wajib dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran satker saat melakukan pembayaran kepada rekanan CV tersebut?

A. Rp500.000,00 B. Rp1.000.000,00 C. Rp2.000.000,00 D. Rp5.500.000,00 E. Rp10.000.000,00

53. Berdasarkan restrukturisasi yurisdiksi perpajakan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terdapat pembagian yang tegas antara jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Manakah jenis pajak berikut ini yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai Pajak Provinsi?

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) B. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) D. Pajak Air Tanah (PAT) E. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

54. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menetapkan batas maksimal alokasi Belanja Pegawai di dalam APBD sebesar 30% dari total belanja daerah demi menertibkan postur anggaran daerah. Jika setelah berakhirnya masa transisi 5 tahun (hingga tahun 2027) suatu Pemerintah Daerah masih belum mematuhi ketentuan batasan tersebut, sanksi administratif apakah yang dapat dijatuhkan oleh Menteri Keuangan secara sah menurut ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2023?

A. Penghentian penyaluran seluruh Dana Otonomi Khusus secara sepihak dan permanen. B. Pembatalan otomatis status keanggotaan seluruh anggota DPRD daerah yang bersangkutan. C. Penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). D. Penurunan status administratif daerah menjadi daerah administratif di bawah pengawasan langsung gubernur lain. E. Pembekuan total Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanpa batas waktu yang ditentukan.

55. Salah satu reformasi administratif penting yang diintroduksi oleh UU HKPD adalah pengenaan Opsen Pajak Daerah (seperti Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB) yang dipungut bersamaan dengan pajak utama. Demi mempercepat ketersediaan kas daerah tingkat kabupaten/kota dan memotong birokrasi penyaluran bagi hasil konvensional dari provinsi, pengumpulan Opsen ini dilakukan melalui...

A. Penyetoran bruto ke Kas Negara (RKUN) terlebih dahulu untuk dikelola secara terpusat oleh Kementerian Keuangan sebelum ditransfer tahunan. B. Skema pembayaran terbagi secara otomatis (split payment) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota yang berhak pada saat transaksi di SAMSAT/tempat pembayaran. C. Penahanan dana oleh kas daerah provinsi selama satu tahun anggaran penuh sebagai jaminan dana darurat sebelum ditransfer manual. D. Sistem pembayaran manual oleh wajib pajak menggunakan dua kuitansi terpisah di loket provinsi dan kabupaten pada hari yang berbeda. E. Penyetoran tunai langsung oleh wajib pajak ke kantor kelurahan setempat untuk dikompilasi secara triwulanan.

56. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) didesain berdasarkan empat pilar kebijakan utama guna mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Pilar kebijakan yang berfokus memberikan kewenangan perpajakan yang lebih mandiri dan kuat bagi daerah, dengan memperluas basis pajak daerah serta meminimalkan biaya kepatuhan wajib pajak disebut...

A. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional B. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah (Spending Better) C. Penurunan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal D. Penguatan Local Taxing Power E. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

57. Seorang wajib pajak di Kabupaten Cirebon melakukan transaksi pendaftaran penyerahan hak milik kendaraan bermotor baru, dengan ketetapan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terutang sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan UU HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023, atas transaksi tersebut wajib pajak juga dikenakan Opsen BBNKB dengan tarif sebesar 66% dari pokok BBNKB terutang. Berapakah nominal rupiah Opsen BBNKB terutang yang wajib dibayarkan wajib pajak tersebut dan akan ditransfer langsung ke Kas Daerah Kabupaten Cirebon?

A. Rp1.320.000,00 B. Rp6.600.000,00 C. Rp13.200.000,00 D. Rp20.000.000,00 E. Rp33.200.000,00

58. Dalam rangka memastikan agar modalitas penerimaan daerah produktif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, UU HKPD mewajibkan daerah mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Daerah tertentu untuk belanja publik yang telah ditentukan (earmarking). Manakah dari pasangan jenis pajak daerah dan batas persentase minimal pengalokasian (earmarking) berikut yang TIDAK TEPAT menurut UU HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023?

A. Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. B. PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum. C. Pajak Air Tanah (PAT) dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 20% untuk pembangunan/pemeliharaan jalan serta moda transportasi umum. E. Semua pasangan di atas adalah tepat sesuai regulasi UU HKPD.

59. Dalam menyelenggarakan otonomi khusus untuk mempercepat kesejahteraan pembangunan masyarakat, Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) kepada Provinsi Aceh dan Provinsi di Wilayah Papua. Berdasarkan regulasi penyaluran yang sah (PMK No. 76 Tahun 2022), bagaimanakah skema persentase pembagian penyaluran bertahap Dana Otsus tersebut dilakukan?

A. Disalurkan secara bulanan sebesar 1/12 (seperdua belas) dari total pagu tahunan secara rutin tanpa syarat. B. Disalurkan sekaligus 100% pada bulan Januari di awal tahun anggaran berjalan untuk mempercepat serapan modal. C. Disalurkan dalam dua tahap berimbang, yaitu masing-masing sebesar 50% pada bulan Juni dan November. D. Disalurkan dalam tiga tahap, yaitu Tahap I sebesar 30%, Tahap II paling banyak sebesar 45% (memperhatikan realisasi Tahap I), dan Tahap III sebesar sisa pagu alokasi. E. Disalurkan dalam empat kuartal secara simetris, masing-masing sebesar 25% setiap akhir kuartal berjalan.

60. Dalam draf realisasi penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat tahun fiskal berjalan, dicatatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29) secara akumulatif sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Rp1 triliun) yang dikumpulkan murni dari wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Y. Berdasarkan ketentuan formulasi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang diatur dalam Pasal 112 UU HKPD, berapakah nominal DBH PPh yang berhak diterima secara khusus oleh Kabupaten Y selaku Kabupaten Penghasil?

A. Rp20.000.000.000,00 B. Rp36.000.000.000,00 C. Rp75.000.000.000,00 D. Rp89.000.000.000,00 E. Rp200.000.000.000,00

61. Di dalam pengelolaan kas negara modern, pemerintah menerapkan konsep di mana seluruh rekening milik kementerian/lembaga dikonsolidasikan ke dalam satu rekening tunggal yang ditempatkan di Bank Sentral (Bank Indonesia) di bawah kendali penuh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Sistem ini berfungsi meminimalkan dana menganggur (idle cash) dan mengoptimalkan manajemen likuiditas harian. Nama sistem tata kelola rekening kas negara terintegrasi tersebut adalah...

A. Treasury Single Account (TSA) B. Rekening Kas Umum Daerah Terpadu (RKUDT) C. National Pooling Account (NPA) D. Consolidated Cash Management System (CCMS) E. Rekening Kas Umum Negara Sekunder (RKUN-S)

62. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 (PSAP No. 06), penempatan dana investasi pemerintah dikelompokkan menjadi Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen. Mengapa alokasi dana bergulir (revolving fund) yang disalurkan oleh suatu kementerian/lembaga atau satuan kerja BLU untuk perkuatan modal UMKM wajib diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen?

A. Karena dana tersebut hanya berumur kurang dari 12 bulan sejak tanggal penempatannya. B. Karena penempatan modal tersebut bertujuan untuk memiliki saham BUMN secara terus-menerus tanpa batas waktu. C. Karena dana tersebut dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus-menerus, melainkan akan ditarik kembali/digulirkan kepada sasaran lain setelah jangka waktu tertentu terpenuhi. D. Karena pengembalian pokok investasi tersebut dijamin 100% menggunakan APBD daerah tempat kedudukan debitur. E. Karena investasi tersebut murni ditujukan untuk menguasai manajemen organisasi kemitraan swasta penerima dana.

63. Dalam penegakan hukum tata kelola Barang Milik Negara (BMN), kejaksaan agung melakukan penyitaan dan eksekusi atas aset berupa tanah dan bangunan milik terpidana korupsi yang perkaranya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, bagaimana kedudukan hukum pengakuan legal atas aset sitaan eksekusi tersebut?

A. Aset tersebut tetap menjadi milik privat pribadi terpidana dan tidak dapat dialihkan menjadi milik negara. B. Aset tersebut sah diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. C. Aset tersebut langsung dikategorikan sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan di bawah kontrol mandiri BUMN Perbankan. D. Aset tersebut dibubarkan secara administratif dan nilainya dihapuskan dari laporan keuangan kepemerintahan pusat. E. Aset tersebut wajib dijual lelang secara ilegal di bawah tangan tanpa melalui kantor pelayanan lelang negara.

64. Sebuah Satuan Kerja (Satker) Balai Pelatihan Teknis menyewakan sebagian area tanah BMN miliknya kepada perusahaan swasta telekomunikasi untuk didirikan menara pemancar (Base Transceiver Station/BTS) selama jangka waktu 5 tahun. Pihak vendor swasta menyetujui total nilai kontrak sewa bruto sebesar Rp150 juta. Bagaimanakah perlakuan keuangan dan administrasi yang sah secara hukum atas penerimaan dana sewa tersebut?

A. Satker diperbolehkan memotong langsung dana sewa tersebut sebesar 50% untuk membayar tunggakan biaya listrik kantor satker harian. B. Pendapatan sewa tersebut wajib disetorkan seluruhnya (100% bruto) ke Kas Negara sebagai penerimaan PNBP umum paling lambat sesuai batas waktu ketentuan, dan satker dilarang melakukan pemotongan langsung sepihak. C. Dana sewa tersebut didepositokan secara pribadi ke rekening tabungan komersial Kepala Satker demi mendapatkan bunga bank tinggi untuk dana taktis operasional. D. Karena disewa oleh pihak swasta, dana tersebut wajib dibagihasilkan secara informal sebesar 20% kepada aparat penegak hukum setempat selaku pengawas wilayah. E. Penerimaan sewa BMN dibebaskan dari kewajiban penyetoran kas negara dan dapat digunakan langsung untuk rekreasi bersama karyawan satker.

65. Portofolio pembiayaan utang pemerintah dikelola secara prudent dengan menetapkan batasan risiko (risk limit) yang ketat. Selain risiko nilai tukar (FX), indikator risiko suku bunga (interest rate risk) juga dipantau untuk menjaga APBN dari guncangan volatilitas pasar keuangan global. Berdasarkan strategi pengelolaan utang jangka menengah, berapakah batas maksimal (risk limit) rasio utang dengan tingkat suku bunga variabel (variable rate) terhadap total outstanding utang pemerintah?

A. Maksimal 10,0% B. Maksimal 12,5% C. Maksimal 20,0% D. Maksimal 30,0% E. Maksimal 50,0%

66. Dalam pengurusan Piutang Negara yang telah diserahkan kementerian teknis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dapat dicapai kondisi di mana seluruh upaya penagihan aktif telah dilakukan secara optimal, namun debitor terbukti sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial dan seluruh jaminan/asetnya telah habis dieksekusi. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2022, tindakan administratif perbendaharaan yang sah dilakukan oleh PUPN adalah menerbitkan status...

A. Piutang Negara Lunas Murni (PNLM) B. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) C. Tuntutan Pembebasan Utang Ekstrem (TPUE) D. Surat Pemberhentian Hak Tagih Permanen (SPHTP) E. Piutang Negara Gugur Konstitusional (PNGK)

67. Pemerintah Daerah Kabupaten Y menerima pemindahtanganan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa sebidang tanah dan bangunan bekas gedung balai diklat kementerian pusat yang terletak di wilayah kabupaten tersebut. Pemindahtanganan aset tersebut dilaksanakan menggunakan skema Hibah. Berdasarkan regulasi pengelolaan BMN, ketentuan hukum manakah yang paling tepat menjelaskan esensi dari skema Hibah tersebut?

A. Hibah dilaksanakan dengan menerima pembayaran ganti rugi uang secara dicicil selama jangka waktu 5 tahun dari kas daerah ke Kas Negara. B. Hibah merupakan penyerahan kepemilikan BMN secara permanen dari Pemerintah Pusat kepada penerima hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau penyelenggaraan pemerintahan tanpa menerima imbalan. C. Hibah merupakan penyerahan hak pakai sementara maksimal selama 2 tahun, dan kepemilikan aset mutlak tetap terdaftar di kementerian pusat. D. Hibah hanya boleh diberikan kepada perusahaan swasta asing komersial demi memperkuat investasi luar negeri di daerah. E. Hibah BMN dibatalkan secara otomatis apabila kementerian pusat mengalami pergantian menteri teknis baru.

68. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas mengurus penyelesaian piutang instansi pemerintah yang telah dikategorikan macet. Namun demikian, terdapat jenis piutang negara tertentu yang secara hukum dikecualikan dan tidak dapat diserahkan begitu saja pengurusannya kepada PUPN sebelum melewati proses pra-penyelesaian formal. Jenis piutang yang dikecualikan dimaksud adalah...

A. Piutang tuntutan ganti rugi nonsengketa yang pegawainya telah menandatangani SKTJM secara sukarela. B. Piutang macet kementerian teknis yang memiliki jaminan sertifikat tanah bersih tanpa sengketa perdata. C. Piutang yang penyelesaiannya diatur khusus oleh undang-undang tersendiri (seperti piutang pajak) atau piutang yang hak tagihnya sedang aktif menjadi objek sengketa hukum di pengadilan perdata. D. Piutang PNBP royalti pertambangan swasta yang debitornya kabur ke luar negeri. E. Piutang denda administrasi satker di bawah Kementerian Keuangan.

69. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), terdapat skema penertiban aset idle (aset menganggur yang tidak digunakan untuk mendukung tugas fungsi kementerian teknis). Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, apa kewajiban hukum yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang jika memiliki BMN yang terbukti idle?

A. Pengguna Barang wajib merahasiakan aset tersebut agar tidak diambil alih oleh kementerian teknis lainnya. B. Pengguna Barang wajib menyerahkan kembali BMN idle tersebut kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan idle. C. Pengguna Barang diperbolehkan menjual aset tersebut secara mandiri dan membagikan hasilnya sebagai bonus karyawan satker. D. Pengguna Barang wajib menyerahkan hak milik tanah tersebut secara sepihak kepada direksi BUMN swasta komersial tanpa persetujuan. E. Pengguna Barang wajib membiarkan aset tersebut terbengkalai sampai masa manfaatnya habis secara alami di neraca.

70. Sebuah Satuan Kerja (Satker) Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan memiliki persediaan bahan kimia dinas dan obat-obatan yang telah kedaluwarsa secara medis, mengalami kerusakan struktural kimiawi yang membahayakan kesehatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis lagi untuk dijual. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, tindakan pengelolaan BMN yang paling tepat dan sah secara hukum dilakukan oleh satker adalah...

A. Melakukan Pemindahtanganan BMN berupa hibah kepada masyarakat umum untuk dikonsumsi massal. B. Melakukan Pemusnahan BMN dengan cara yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan guna membebaskan satker dari tanggung jawab fisik dan administratif atas barang tersebut. C. Menyimpan barang berbahaya tersebut selamanya di dalam asrama karyawan tanpa dokumen pencatatan. D. Membuang limbah berbahaya tersebut secara ilegal ke sungai terdekat tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup. E. Menjual bahan kimia beracun kedaluwarsa tersebut secara ilegal sebagai bahan pengawet makanan industri rumah tangga swasta.

71. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional analis pada Kementerian Perhubungan secara lalai meninggalkan laptop dinas (BMN) yang berada di bawah penguasaan operasionalnya di ruang tunggu bandara umum hingga hilang dicuri orang. PNS tersebut menyetujui temuan kehilangan dari atasan langsung dan bersedia memulihkan kerugian negara secara damai dengan menandatangani dokumen kesanggupan perdata. Dokumen hukum kesanggupan perdata yang dimaksud adalah...

A. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) B. Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) C. Surat Perjanjian Kredit Pembayaran Ganti Kerugian (SPKPGK) D. Surat Keterangan Penyitaan Jaminan Kehilangan (SKPJK) E. Nota Kesepahaman Ganti Rugi Kekeluargaan Satker (NKGRKS)

72. Di dalam proses audit kepatuhan eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Teknis Z, auditor BPK RI menemukan adanya pembatasan ruang lingkup audit (limitation of scope) yang sangat luar biasa material dan meluas yang dilakukan oleh pihak manajemen kementerian, di mana akses terhadap sistem akuntansi Sakti diblokir sepihak dan seluruh bukti fisik pertanggungjawaban belanja operasional senilai Rp10 triliun disembunyikan. Berdasarkan kriteria penentuan opini audit di dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, apakah opini audit yang wajib dijatuhkan BPK atas laporan keuangan kementerian tersebut?

A. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP / Unqualified Opinion) B. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP / Qualified Opinion) C. Opini Tidak Wajar (TW / Adverse Opinion) D. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP / Disclaimer of Opinion) E. Opini Penangguhan Pemeriksaan Konstitusional (PPK)

73. Berdasarkan regulasi penataan piutang negara macet (PP No. 28 Tahun 2022 jo. PMK No. 207/PMK.06/2019), menteri keuangan atau pejabat berwenang dapat melakukan penghapusan piutang negara dari pembukuan administrasi kementerian. Perbedaan fundamental yang tepat antara tindakan Penghapusan Bersyarat dan Penghapusan Mutlak atas piutang negara adalah...

A. Penghapusan Bersyarat menghapus hak tagih negara secara permanen, sedangkan Penghapusan Mutlak hanya menghentikan penagihan aktif di neraca. B. Penghapusan Bersyarat dilakukan terhadap debitor yang masih hidup dengan memantau perkembangan kemampuannya secara off-balance sheet, sedangkan Penghapusan Mutlak dilakukan untuk menghapus secara permanen hak tagih negara karena debitor telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dan aset warisan apa pun. C. Penghapusan Bersyarat memerlukan persetujuan komisi keuangan DPR RI, sedangkan Penghapusan Mutlak murni merupakan diskresi mandiri kepala satker kementerian teknis. D. Penghapusan Bersyarat memindahkan beban utang menjadi tanggungan bendahara pengeluaran, sedangkan Penghapusan Mutlak dibiayai menggunakan alokasi dana darurat APBN. E. Penghapusan Bersyarat hanya berlaku untuk piutang daerah, sedangkan Penghapusan Mutlak murni berlaku untuk piutang luar negeri pemerintah pusat.

74. Sebuah BUMN Pengelola Transportasi bermaksud mendayagunakan lahan milik Kementerian Perhubungan yang strategis untuk dibangun gedung terminal penumpang modern terpadu terintegrasi mal retail komersial. Pihak swasta membangun gedung terminal terpadu tersebut, langsung menyerahkan kepemilikan bangunan gedung tersebut kepada Kementerian Perhubungan di awal masa konstruksi selesai (sebelum dioperasikan), namun diberikan hak istimewa untuk mengoperasikan fungsi komersial mal retail tersebut selama jangka waktu maksimal 30 tahun. Skema pemanfaatan BMN yang sedang dijalankan adalah...

A. Bangun Guna Serah (BGS) B. Bangun Serah Guna (BSG) C. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) D. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) E. Kerja Sama Operasional Terintegrasi (KSOT)

75. Sebuah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membeli satu unit mobil bus operasional dinas (aset tetap) pada awal Tahun Anggaran 2023 dengan harga perolehan historis sebesar Rp800.000.000,00. Berdasarkan kebijakan akuntansi perbendaharaan negara, aset kendaraan bus operasional dinas tersebut ditetapkan memiliki Masa Manfaat ekonomis selama 8 tahun tanpa nilai residu. Jika kementerian menerapkan Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight-Line Method), berapakah akumulasi nilai penyusutan dan Nilai Buku Netto (Net Book Value) dari bus operasional tersebut pada akhir Tahun Anggaran 2025 (setelah berjalan selama 3 tahun penuh)?

A. Akumulasi Penyusutan Rp100.000.000,00 dan Nilai Buku Netto Rp700.000.000,00 B. Akumulasi Penyusutan Rp200.000.000,00 dan Nilai Buku Netto Rp600.000.000,00 C. Akumulasi Penyusutan Rp300.000.000,00 dan Nilai Buku Netto Rp500.000.000,00 D. Akumulasi Penyusutan Rp400.000.000,00 dan Nilai Buku Netto Rp400.000.000,00 E. Akumulasi Penyusutan Rp500.000.000,00 dan Nilai Buku Netto Rp300.000.000,00

76. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat mencatat beberapa status Piutang Pajak dari wajib pajak badan sektor industri yang tergolong macet dan kurang lancar di neraca keuangan akhir tahun berjalan sebagai berikut: Piutang Kualitas Kurang Lancar: Rp2.500.000.000,00 (di mana wajib pajak telah menyerahkan jaminan agunan likuid berupa Rekening Deposito Bank yang diblokir senilai Rp500.000.000,00); Piutang Kualitas Macet: Rp600.000.000,00 (tanpa memiliki jaminan atau agunan apa pun). Berdasarkan batas penentuan tarif pembentukan cadangan dalam PMK Nomor 207/PMK.06/2019, berapakah akumulasi nilai total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang wajib dibentuk dan disajikan di dalam laporan keuangan penyesuaian akhir kementerian tersebut?

A. Rp600.000.000,00 B. Rp700.000.000,00 C. Rp800.000.000,00 D. Rp850.000.000,00 E. Rp1.100.000.000,00

77. Di dalam draf Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum, dialokasikan pengerjaan proyek pembangunan konstruksi jalan Trans-Papua senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah - nilai ini dinyatakan bersih, tidak termasuk PPN). Proyek tersebut didanai bersama menggunakan pinjaman luar negeri (PHLN) dengan porsi pembiayaan dari donor (lender) disepakati sebesar 75%. Berdasarkan ketentuan PMK No. 107/2024 jo. PMK No. 210/PMK.05/2022, sisa porsi 25% wajib disediakan sebagai Rupiah Murni Pendamping (RMP) di dalam APBN kementerian ditambah dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% atas nilai total proyek utuh (ditanggung seluruhnya oleh RMP). Berapakah nominal Rupiah Murni Pendamping (RMP) (dalam rupiah) yang wajib dianggarkan kementerian secara utuh?

A. Rp50.000.000.000,00 B. Rp61.000.000.000,00 C. Rp72.000.000.000,00 D. Rp150.000.000.000,00 E. Rp172.000.000.000,00

78. Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023, surplus tahun berjalan Bank Indonesia setelah dialokasikan untuk cadangan wajib disetorkan seluruh sisanya ke Kas Negara sebagai PNBP bagian pemerintah apabila akumulasi modal beserta cadangan umum BI telah mencapai 10% dari total kewajiban moneter. Diketahui posisi keuangan Bank Indonesia sebagai berikut: Total Kewajiban Moneter BI: Rp6.000 triliun; Akumulasi Modal dan Cadangan BI saat ini (sebelum alokasi surplus): Rp560 triliun; Total Surplus Laporan Keuangan BI Tahun Buku Berjalan: Rp90 triliun. Berdasarkan batasan UU P2SK, berapakah sisa nominal Surplus Bank Indonesia (dalam triliun rupiah) yang secara sah disetorkan ke rekening Kas Negara sebagai PNBP Bagian Pemerintah?

A. Rp30 triliun B. Rp40 triliun C. Rp50 triliun D. Rp60 triliun E. Rp90 triliun

79. Di dalam sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia, terdapat pembagian peran yang jelas antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ditinjau dari sifat dan tujuan fungsinya, perbedaan fundamental yang paling tepat di antara kedua lembaga pengawas tersebut adalah...

A. APIP bertugas memberikan penilaian objektif berupa opini atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan BPK bertugas merancang sistem akuntansi kementerian. B. APIP bertugas memberikan keyakinan memadai (assurance) dan jasa konsultasi (consulting) internal guna membantu manajemen memperbaiki tata kelola kementerian, sedangkan BPK bertugas melakukan pemeriksaan eksternal independen guna memberikan opini, kesimpulan, atau rekomendasi atas pengelolaan keuangan negara. C. APIP bertugas mengusut tindak pidana korupsi pegawai secara yudisial, sedangkan BPK bertugas menetapkan sanksi pemecatan pegawai negeri sipil secara sepihak. D. APIP bertugas menyusun dokumen anggaran RKA-K/L di setiap satuan kerja, sedangkan BPK bertugas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk rekanan pihak ketiga. E. APIP bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan BPK bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

80. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dikompilasi secara berjenjang dari laporan kementerian/lembaga sebelum diaudit oleh BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas waktu paling lambat bagi Menteri/Pimpinan Lembaga teknis selaku Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Unaudited kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah...

A. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Januari). B. Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari). C. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Maret). D. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Mei). E. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Juni).

81. Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko secara berkala. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008, tahapan yang secara urut dan tepat wajib dilakukan satker dalam mengelola dan menilai risiko tersebut adalah...

A. Identifikasi Risiko dilanjutkan dengan Analisis Risiko B. Analisis Risiko dilanjutkan dengan Mitigasi Risiko Tanpa Identifikasi C. Kegiatan Pengendalian dilanjutkan dengan Pembentukan Struktur Organisasi Baru D. Evaluasi Laporan Keuangan dilanjutkan dengan Penentuan Target Laba Swasta E. Identifikasi Risiko dilanjutkan dengan Pemusnahan Dokumen Bukti Transaksi

82. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memegang peran vital dalam mengukur efisiensi pengeluaran program pembangunan. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, instansi pemerintah tingkat pusat yang memiliki kewenangan absolut secara hukum untuk melakukan evaluasi, penilaian, dan pemberian predikat nilai kinerja SAKIP bagi seluruh kementerian/lembaga secara nasional adalah...

A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI B. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) D. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) E. Dewan Perwakilan Rakyat c.q. Komisi XI draf anggaran

83. Setelah menyelesaikan audit lapangan, BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan kepada kementerian teknis. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, konsekuensi hukum yang wajib dipenuhi oleh menteri teknis selaku pimpinan instansi setelah menerima LHP tersebut adalah...

A. Pejabat wajib memberikan penjelasan atau jawaban tertulis mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima. B. Pejabat dibebaskan dari kewajiban menindaklanjuti rekomendasi apabila kementerian berhasil mempertahankan opini WTP. C. Pejabat wajib menyerahkan seluruh kewenangan anggaran kementerian kepada BPK dalam kurun waktu 14 hari kerja. D. Pejabat dapat memilih secara bebas untuk menolak seluruh hasil temuan BPK tanpa perlu memberikan argumen tertulis. E. Pejabat wajib mengganti seluruh pejabat perbendaharaan satker dengan auditor BPK yang melakukan pemeriksaan harian.

84. Sebelum laporan keuangan kementerian disampaikan oleh menteri teknis kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk dikonsolidasikan, laporan tersebut wajib diuji keandalannya terlebih dahulu guna meminimalkan salah saji material. Berdasarkan undang-undang, tindakan pengujian keandalan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebelum penyerahan laporan tersebut dinamakan...

A. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) B. Reviu Laporan Keuangan C. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Murni D. Audit Kinerja Operasional Sektoral E. Konsolidasi Saldo Kas Akrual Satker

85. BPK menetapkan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan empat kriteria utama. Di antara pernyataan berikut, manakah kondisi yang paling tepat mendasari BPK untuk menjatuhkan opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)?

A. Auditor BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan kewajaran karena adanya pembatasan ruang lingkup yang material dan berdampak sangat meluas (pervasive). B. Auditor BPK berhasil memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, namun menyimpulkan bahwa terdapat salah saji yang bersifat sangat material dan berdampak meluas (pervasive) pada laporan keuangan secara keseluruhan sehingga laporan tidak menyajikan secara wajar kondisi keuangan sesuai SAP. C. Auditor BPK menyimpulkan terdapat kelemahan sistem pengendalian intern satker berskala kecil yang tidak berdampak terhadap kewajaran penyajian akun neraca utama. D. Auditor BPK menemukan adanya penyimpangan kepatuhan hukum minor yang sanksi administratifnya telah diselesaikan sepenuhnya oleh satker sebelum audit berakhir. E. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi, namun terdapat catatan kecil di CaLK mengenai pergantian nama satker.

86. Sanksi ganti rugi keuangan negara diterapkan secara berjenjang berdasarkan status jabatan pejabat yang menimbulkan kerugian tersebut. Perbedaan mendasar terkait pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembebanan final antara ganti rugi bagi Bendahara dengan ganti rugi bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah...

A. Ganti rugi bendahara diputus oleh pengadilan tata usaha negara, sedangkan ganti rugi pegawai diputus oleh kepolisian setempat. B. Ganti rugi bendahara (Tuntutan Perbendaharaan) keputusan pembebanan finalnya mutlak ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan ganti rugi pegawai bukan bendahara (Tuntutan Ganti Rugi) keputusan pembebanannya ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait. C. Ganti rugi bendahara diputus langsung oleh Presiden, sedangkan ganti rugi pegawai diputus oleh kepala kantor pelayanan KPPN setempat. D. Ganti rugi bendahara diputus oleh Bank Indonesia, sedangkan ganti rugi pegawai diputus oleh direksi perusahaan swasta rekanan. E. Ganti rugi bendahara tidak memerlukan pelunasan uang murni, sedangkan ganti rugi pegawai diwajibkan menyita aset milik keluarganya.

87. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didesain secara komprehensif untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sebutkan lima unsur SPIP yang wajib diterapkan secara terintegrasi di lingkungan instansi pemerintah!

A. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. B. Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Belanja, Pembukuan Kas, Audit Kinerja, dan Pelaporan Keuangan. C. Identifikasi Masalah, Perumusan Kebijakan, Pengesahan Regulasi, Uji Publik, dan Evaluasi Dampak Sosial. D. Rekrutmen SDM, Pendidikan Latihan, Pembagian Tugas, Pemberian Bonus, dan Pemutusan Hubungan Kerja. E. Otorisasi DIPA, Verifikasi SPM, Pencairan SP2D, Rekonsiliasi Bank, dan Penutupan Kas Harian.

88. Dalam draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Pendidikan tahun berjalan, tercatat posisi penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas rekomendasi BPK RI sebagai berikut: Total akumulasi rekomendasi BPK yang wajib ditindaklanjuti: 160 rekomendasi; Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan 'Selesai Sesuai Rekomendasi BPK': 104 rekomendasi; Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun dinyatakan 'Selesai Belum Sesuai Rekomendasi BPK' (telah disetujui BPK): 16 rekomendasi; Rekomendasi yang dinyatakan 'Belum Selesai (Dalam Proses Tindak Lanjut)': 32 rekomendasi; Rekomendasi yang dinyatakan 'Belum Ditindaklanjuti': 8 rekomendasi. Berdasarkan data operasional administrasi di atas, berapakah tingkat persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK (Tingkat Kepatuhan TLHP) yang berhasil dicatatkan kementerian tersebut?

A. 10,0% B. 65,0% C. 75,0% D. 95,0% E. 120,0%

89. Seorang staf fungsional umum pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri melakukan kelalaian yang merusak mobil ambulans dinas (BMN) senilai Rp150.000.000,00. Pegawai tersebut bersedia mengganti kerugian dengan menandatangani dokumen SKTJM untuk mengangsur pelunasan selama 24 bulan. Pegawai tersebut telah disiplin melunasi angsuran pemotongan gaji bulanan selama 14 bulan. Setelah itu, pegawai tersebut memutuskan mengundurkan diri sebagai PNS secara mendadak. Satker segera menyita dan menjual lelang sepeda motor pribadi PNS (yang dijadikan jaminan tertulis dalam SKTJM) dan laku bersih terjual senilai Rp30.000.000,00 untuk disetor langsung ke Kas Negara. Berapakah nominal sisa Kerugian Negara (dalam rupiah) yang masih wajib ditagih satker dari mantan PNS tersebut?

A. Rp15.000.000,00 B. Rp32.500.000,00 C. Rp62.500.000,00 D. Rp87.500.000,00 E. Rp120.000.000,00

90. Seorang PNS fungsional pranata komputer pada Kementerian Pertanian melakukan kelalaian yang merusak sistem jaringan server satker sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp300.000.000,00. Karena nilai kerugian tersebut tercatat mencapai atau melampaui Rp250.000.000,00, PNS tersebut diwajibkan menyetujui draf SKTJM 24 bulan dengan ketentuan pemotongan yang memenuhi porsi minimal aman perundangan dari kementerian keuangan. Jika diketahui total penghasilan bulanan (gaji dan tunjangan bersih) PNS tersebut adalah Rp30.000.000,00, berapakah nominal angsuran bulanan yang wajib dipotong, dan berapakah persentase (%) pemotongan terhadap penghasilan bersih bulanan PNS tersebut?

A. Nominal Rp6.250.000,00 dan persentase pemotongan 20,83% B. Nominal Rp12.500.000,00 dan persentase pemotongan 41,67% C. Nominal Rp15.000.000,00 dan persentase pemotongan 50,00% D. Nominal Rp18.000.000,00 dan persentase pemotongan 60,00% E. Nominal Rp30.000.000,00 dan persentase pemotongan 100,00%